Page 861 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 861
Senada, Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai ajakan Menaker untuk kembali
berunding hanya janji belaka ( lip service ). Pasalnya, perundingan telah dilakukan oleh tim
kerja arahan Presiden Jokowi yang berakhir pengunduran diri oleh sebagian serikat buruh.
RESPONS BURUH ATAS SURAT TERBUKA MENAKER SOAL UU CIPTA KERJA
Buruh merespons surat terbuka yang dikirimkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah soal UU
Cipta Kerja kepada mereka. Melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mereka
menyebut semua pernyataan yang disampaikan Menaker dalam surat tersebut hanya retorika
dan tak memiliki substansi bermanfaat bagi buruh.
"Pidato surat terbuka Bu Ida sudahlah, hentikan retorika itu, jangan bangun kebohongan lagi,"
katanya Presiden KSPI Said Iqbal kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (6/10).
Retorika kata Iqbal salah satunya bisa dibaca dari pernyataan Menaker di publik yang menyebut
pemerintah sudah berlaku adil dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan
buruh saat membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Ia mengatakan tidak ada keadilan dan keseimbangan yang diberikan pemerintah. Ia
berarguman, jika memang yang diinginkan oleh pemerintah dalam membahas RUU Cipta Kerja
adalah menciptakan keseimbangan, lalu mengapa hak-hak mendasar buruh justru dikorbankan.
Kebijakan tersebut kata Iqbal bisa dilihat dari penghapusan penetapan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Ia
menyebut penghapusan ini malah akan menciptakan ketidakseimbangan.
Pasalnya, penghapusan justru membuat sistem pengupahan menjadi tidak jelas. Ketika itu
terjadi, buruh berada di posisi lemah.
"UMSK dihapus, masa sama rasa sama rata pabrik mobil dengan pabrik kerupuk? Justru itu tidak
seimbang, makanya dibuatlah upah minimal direktorat/Kota," katanya.
"Orang bisa dikontrak seumur hidup, itu apa yang seimbang? Ini retorika yang dibangun
sehingga menjadi sesat pikir," imbuhnya.
Mengaku tak puas dengan penanganan nasib buruh oleh Kemenaker, ia menyebut enggan
kembali berdiskusi seperti ajakan yang tertuang dalam surat terbuka tersebut.
KSPI, katanya, akan menepuh jalan lain, yaitu meminta berdialog dengan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) sebelum RUU disahkan oleh Presiden dalam 30 hari mendatang.
"Kami akan meminta, memohon kepada Presiden Jokowi agar selama waktu 30 hari sebelum,
diundang-undangkan, minta proses dialog dengan Presiden dan kami akan berusaha untuk
bertemu dengan Presiden," lanjutnya.
Senada, Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai ajakan Menaker untuk kembali
berunding hanya janji belaka ( lip service ). Pasalnya, perundingan telah dilakukan oleh tim
kerja arahan Presiden Jokowi yang berakhir pengunduran diri oleh sebagian serikat buruh.
Dia menilai perundingan hanya sebuah legitimasi, simbol bahwa pemerintah telah
mengakomodasi perundingan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Namun, aspirasi yang
telah disampaikan tak diambil menjadi rujukan resmi RUU.
Oleh karena itu, ia tak melihat perlunya perundingan kembali jika permintaan buruh tak menjadi
rujukan hasil perundingan.
860
