Page 862 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 862
"Dalam pembahasan tim kerja, kami tanya apa aspirasi akan menjadi rujukan resmi DPR RI,
jawabannya 'oh tidak, hanya menampung saran saja tidak ada kepastian rujukan resmi',
meradang lah kami," jelasnya.
Kembali, ia menegaskan bahwa permintaan berunding dari Menaker hanya lip service karena
pihaknya tak menerima undangan untuk berdiskusi. Mirah menilai jika memang niat Menaker
adalah berunding, sudah seharusnya surat undangan resmi dikirimkan kepada serikat buruh.
"Kalau dibilang mau diajak berunding, apa ada undangannya? Ada engga buka ruang diskusi
atau negosiasi lagi? Kan ga ada, artinya hanya ngomong saja, secara resmi organisasi beralamat
jelas catatannya tidak ada kami diundang," kata dia.
Namun, ia tak menutup kemungkinan untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah dengan
catatan, kali ini pemerintah harus bersungguh-sungguh mendengarkan aspirasi kaum buruh dan
menjadikannya sebagai bagian dari uu.
"Tergantung, kami paralel saja, UU membolehkan (unjuk rasa), kalau pun di situasi sudah
kadung untuk menyuarakan tanggal 6-8 Oktober nanti (aksi mogok), tapi di tengah-tengah ada
undangan, ya kenapa tidak?" tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menulis surat terbuka kepada serikat buruh
dan pekerja yang masih menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law
Ciptaker.
Dalam surat tersebut ia mengatakan pemerintah berusaha mencari titik keseimbangan antara
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih
menganggur, yang menurutnya tak punya penghasilan dan kebanggaan.
Selain itu, Ida memaparkan sejak awal 2020 pemerintah juga telah mencoba berdialog tentang
RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga tripartit, maupun secara informal.
(wel/agt).
861
