Page 867 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 867
Judul Ancam Mogok Nasional 3 Hari, Menaker ke Buruh: Ayo Baca Lagi RUU
Ciptaker
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/10/06/145053/ancam-mogok-
nasional-3-hari-menaker-ke-buruh-ayo-baca-lagi-ruu-ciptaker
Jurnalis Agung Sandy Lesmana
Tanggal 2020-10-06 14:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya sekali lagi berharap ayo dilihat kembali
secara tenang, dibaca kembali isi dari RUU Cipta Kerja ini
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berusaha mengakomodasi sekuat mungkin
pandangan aspirasi dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya masih tetap mengajak teman-teman
untuk bertemu kembali, ada perintah dari undang-undang ini untuk mengatur secara teknis
dalam bentuk peraturan pemerintah. Saya mengajak duduk kembali teman -teman pengusaha
teman teman pekerja untuk kita rumuskan agar kita bisa memastikan perlindungan kepada
teman-teman pekerja
neutral - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Mogok Nasional ini akan diikuti
sekitar 2 juta buruh (rencananya diikuti 5 juta buruh) di 25 provinsi dan hampir 10 ribu
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti industri kimia, energi,
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dll
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta para buruh untuk tenang dan membaca kembali
isi dari UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020). Hal ini
menyusul para buruh yang mengancam akan menggelar mogok kerja nasional pada hari ini
hingga tanggal 8 Oktober 2020.
ANCAM MOGOK NASIONAL 3 HARI, MENAKER KE BURUH: AYO BACA LAGI RUU
CIPTAKER
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta para buruh untuk tenang dan membaca kembali
isi dari UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020).
866

