Page 864 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 864
Setidaknya ada beberapa alasan, diantarnya pertama, kemudahan berinvestasi diterjemahkan
oleh pemerintah sebagai "tutup mata dan telinga" terhadap praktik-praktik investasi kotor.
"Pemerintah seperti mempersilakan investasi apa saja masuk tanpa ada ijin Amdal dan lain
sebagainya," kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/10/2020). ( ) Kedua, keuntungan
dalam hal perpajakan bagi pengusaha sangat luas, seperti penguatan penurunan tarif PPh
Badan, dan kemudahan pemberian relaksasi pajak walaupun relaksasi yang ada saat ini tidak
efektif.
Ketiga, pemberian maksimal pesangon bagi pekerja yang terkena PHK dikurangi dari 32 kali upah
menjadi maksimal 25 gaji yang berasal dari 19 dari pengusaha, 6 dari pemerintah. "Ini sangat
menekan kehidupan para buruh. Penghasilan pasca mereka PHK akan menjadi lebih sedikit,"
cetus dia.
Keempat, ada kondisi yang bisa membuat perusahaan tidak memberikan pesangon sama sekali
bagi pekerja yang terkena PHK. Serta kelima, dihapusnya inflasi dan kebutuhan tenaga kerja
dalam penyusunan upah minimum. Serta ditiadakan upah minium Kabupaten/Kota. ( ) "Padahal
setiap kota berbeda-beda biaya hidupnya," imbuh Huda. Keenam, pekerja asing bebas masuk
ke Indonesia dan menempati posisi yang sebelumnya hanya diperuntukan bagi WNI. Selain itu,
ada kondisi pekerja asing yang bebes dari perpajakan.
"Sebetulnya lebih banyak lagi beberapa alasan kenapa kita harus menolak UU Cipta Kerja ini.
Yang jelas UU Cipta Kerja menguntungkan Pengusaha, Penguasa, dan Pencari Rente," sebut dia.
(ind).
863
