Page 856 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 856
Judul Menaker: UU Cipta Kerja Tingkatkan Kualitas Perlindungan Buruh
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-uu-cipta-kerja-tingkatkan-
kualitas-perlindungan-buruh.html
Jurnalis Sulaeman
Tanggal 2020-10-06 14:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ida) Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita
menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal
semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja ini justru untuk memperluas penyediaan
lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya
perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagaimana meyakinkan para buruh untuk
menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU memulihkan ekonomi tercapai?. Terdapat 2
hal penting yang dilakukan oleh pemerintah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Utamanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha
dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, khususnya
dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini untuk meyakinkan kepada
pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur
dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , menyebut terlalu dini untuk menilai jika UU Cipta Kerja
akan membuat buruh rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, dia menilai
semangat undang-undang anyar ini justru telah banyak mengakomodir kepentingan buruh.
Lebih jauh, Menteri Ida juga menanggapi polemik yang terjadi pada tataran masyarakat atas
penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurutnya, ada dua cara yang akan
di maksimalkan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar legowo menerima kehadiran UU
kontroversial itu.
855

