Page 847 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 847
Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan
pembayaran Upah Minimum," ucapnya.
Di samping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta
meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil, maka RUU Cipta Kerja mengatur
ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil.
"Dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi proses pemutusan
hubungan kerja (PHK), RUU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan
tata cara PHK," tambahnya.
Ida mengatakan, RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.
"RUU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh
selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat
Putusan MK No.37/PUU-IX/2011," sambungnya.
Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK,
RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
846
