Page 848 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 848
Judul Jawaban Menaker Soal 7 Tuntutan Buruh di UU Cipta Kerja
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/jawaban-menaker-soal-7-
tuntutan-buruh-di-uu-cipta-kerja-1uL2i9pai0E
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 15:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Serikat buruh tetap menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan di Sidang Paripurna DPR pada
Senin (5/10). Mereka menilai beleid sapu jagat itu lebih mementingkan pelaku usaha ketimbang
pekerja. Ada tujuh poin yang menjadi tuntutan buruh di UU Cipta Kerja. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Menjawab tujuh tuntutan buruh melalui keterangan resmi yang
diterima kumparan, Selasa (6/10).
Menjawab tuntutan buruh, Menaker menjelaskan, pemerintah ingin menegaskan poin-poin
positif yang terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut:
a.Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja, yaitu: -Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil
putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003.
JAWABAN MENAKER SOAL 7 TUNTUTAN BURUH DI UU CIPTA KERJA
Serikat buruh tetap menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan di Sidang Paripurna DPR pada
Senin (5/10). Mereka menilai beleid sapu jagat itu lebih mementingkan pelaku usaha ketimbang
pekerja.
Ada tujuh poin yang menjadi tuntutan buruh di UU Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah Menjawab tujuh tuntutan buruh melalui keterangan resmi yang diterima kumparan,
Selasa (6/10).
Adapun terdapat 7 tuntutan aliansi buruh, di antaranya: Penghapusan UMK, Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) seumur hidup, outsourcing , tolak jam kerja eksploitatif , hak cuti,
pengurangan pesangon hingga jaminan pensiun.
Menjawab tuntutan buruh, Menaker menjelaskan, pemerintah ingin menegaskan poin-poin
positif yang terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut:
a.Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja, yaitu: -Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil
putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003.
847
