Page 962 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 962
"Kami menduga ada titipan dari para kaum kapitalis dengan dalih memerdekakan buruh, namun
nyatanya berbalik," kata Asep disela aksi.
Asep mengatakan, salah satu poin yang memberatkan dalam aturan tersebut yakni membuka
lembaga outsourching untuk mempekerjakan berbagai tugas, termasuk pekerja lepas, dan
pekerja penuh waktu.
Menurut Asep, para buruh terancam menjadi pekerja kontrak selamanya dan akan kehilangan
jaminan di masa tua, lantaran dicabut aturan kalau pengusaha wajib memberikan program
jaminan setelah pensiun.
"Lebih parahnya, kami terancam kehilangan pekerjaaan," katanya.
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Keputusan
tersebut dilakukan pada Senin (5/10/2020) dan disaksikan secara virtual melalui kanal YouTube.
Sebanyak tujuh fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Fraksi tersebut di
antaranya, (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Nasional
Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
menolak RUU tersebut. Memilih untuk walk out. (K45).
961
