Page 965 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

TERUNGKAP! INI PEMBICARAAN JOKOWI DAN PIMPINAN BURUH, SAAT DPR
BAHAS CIPTA KERJA
Create Story Terungkap! Ini Pembicaraan Jokowi dan Pimpinan Buruh, Saat DPR Bahas Cipta
Kerja kumparanBISNIS Konten Redaksi kumparan Pimpinan dua serikat buruh menemui
Presiden Jokowi pada Senin (5/10), atau pada saat yang sama ketika DPR sedang mengesahkan
RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di sidang paripurna. Pimpinan dua serikat buruh itu
adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea
dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Andi yang berjanji memberi keterangan kepada wartawan seusai pertemuan itu, langsung
meninggalkan komplek Istana Kepresidenan. Demikian juga dengan Said Iqbal. Sebelumnya
beredar kabar, mereka akan ditawari jabatan wakil menteri oleh Jokowi .

Dikonfirmasi kumparan soal hal itu, Andi membantah. Dia memaparkan sejumlah poin, yang
menurutnya menjadi agenda pembicaraan saat bertemu Presiden Jokowi kemarin. Menurutnya,
pertemuan itu murni membahas penolakan UU Cipta Kerja.

"Kami sampaikan penolakan kami, pasal mana saja yang kami tolak dan alasannya. Kami jelaskan
dengan bapak presiden," kata Andi kepada kumparan , Selasa (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Andi juga meminta Jokowi untuk menunda pengesahan UU Cipta
Kerja . Namun menurutnya, saat itu proses sudah berada di tangan legislatif.

"Jadi itu yang kami sampaikan. Kan bola sudah di tangan DPR, jadi cukup sulit juga. Tapi intinya
kami tetap menolak itu disahkan sampai detik-detik terakhir," jelasnya.

Andi juga membantah adanya tawaran untuk mengisi wakil menteri (wamen) Jokowi. Menurut
dia, hal itu sama sekali tak ada dalam pembicaraan saat bertemu dengan presiden kemarin.
"Isu enggak masuk akal ketika dikaitkan dua wamen. Dari awal pembentukan kabinet, saya
sudah diminta jadi wamen, tapi saya menolak. Kemarin enggak ada (pembahasan soal wamen),"
tegasnya.

Menurut Andi, jabatannya saat ini sebagai perwakilan buruh dan Presiden Komisaris PT
Pembangunan Perumahan (PP) masih banyak yang mesti diselesaikan .

"Karena saya ini sekarang sebagai Presiden Komisaris BUMN juga banyak yang harus saya
selesaikan. Saya enggak menyesal menolak, karena jabatan yang saya sandang tidak akan
mempengaruhi independensi saya terhadap keberpihakan dengan buruh ," tambahnya.

Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal, tak merespons pertanyaan kumparan lewat pesan
singkat maupun panggilan telepon. Demikian juga dengan Ketua Departemen Komunikasi dan
Media KSPI, Kahar S. Cahyono, yang biasanya merespons komunikasi dengan media.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana untuk kembali mengangkat dua wakil menteri
(wamen) di dua kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian
Koperasi dan UKM. Dengan begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bakal memiliki Wamen untuk
membantu kerja mereka di pemerintahan.

Untuk penetapan jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam Perpres yang
diteken Jokowi pada 23 September 2020, disebutkan pada Bab I Pasal I ayat (1), Kementerian
Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ayat (2),
Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Menteri.

964