Page 968 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 968

Dikutip    Pikiran-Rakyat.com    dari  laman  Reuters,  35  investor  mengungkapkan  keprihatianan
              mereka, termasuk   "Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di  Indonesia  ,
              kami  memiliki  keprihatinan  tentang  dampak  negatif  dari  langkah-langkah  perlindungan
              lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law Cipta Kerja," kata Peter van der Werf,
              spesialis keterlibatan senior di Robeco, dalam sebuah pernyataan  Seperti yang telah banyak
              diketahui, koalisi Presiden RI Joko Widodo menguasi sekiranya 74 persen di kursi parlemen.

              Sebanyak 7 fraksi setuju dengan  RUU Cipta Kerja  , yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem,
              PAN, dan PPP.

              Sedangkan 2 fraksi lainnya menolak, yakni PKS dan Demokrat.

              Parlemen  mengesahkan  RUU  yang  menurut  pemerintah  diperlukan  untuk  memperbaiki  iklim
              investasi dan merampingkan peraturan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.

              Di sisi lain, sebuah koalisi yang terdiri dari 15 kelompok aktivs, termasuk serikat buruh, mengutuk
              RUU tersebut hingga menyerukan pemogokan kerja.

              Para investor mengatakan mereka khawatir undang-undang tersebut dapat menghambat upaya
              untuk melindungi  hutan  Indonesia  .

              RUU  Cipta  Kerja    dinilai  akan  merusak  tindakan  global  untuk  mengatasi  hilangnya
              keanekaragaman hayati dan memperlambat perubahan iklim.

              Menurut mereka perubahan pada aturan yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan investasi
              asing justru memicu risiko tinggi pelanggaran standarisasi international.

              "Mereka  berisiko  melanggar  standar  praktik  terbaik  internasional  yang  dimaksudkan  untuk
              mencegah  konsekuensi  berbahaya  yang  tidak  diinginkan  dari  kegiatan  bisnis  yang  dapat
              menghalangi  investor  dari  pasar    Indonesia    ,"  kata  surat  itu    Dengan  kekhawatiran  atas
              kerusakan lingkungan yang meningkat menjadi agenda investor, beberapa manajer aset mulai
              mengambil sikap yang lebih publik dalam mendesak pemerintah di negara berkembang untuk
              melindungi alam.

              Serupa  dengan  kasus  di  Brazil  pada  Juli  lalu,  29  investor  memberikan  peringatan  pada
              pemerintah.

              Mereka menuntut pertemuan guna menyerukan kepada pemerintah sayap kanan Presiden Jair
              Bolsonaro untuk menghentikan melonjaknya deforestasi di  hutan  hujan Amazon.***.


























                                                           967
   963   964   965   966   967   968   969   970   971   972   973