Page 970 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Selasa, 6 Oktober 2020 - 16:51 "Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi
pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujarnya. Ida mengungkap ada beberapa manfaat dari JKP.
Pertama, uang tunai. Kedua, akses informasi pasar kerja. Ketiga, pelatihan kerja.

Sebelumnya, pemerintah mengubah ketentuan uang penggantian hak bagi pekerja yang terkena
PHK dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam Pasal 156 ayat (4)
bagian Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, hanya ada dua jenis uang penggantian hak yang
diwajibkan kepada pengusaha. Pertama, uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan
belum gugur. Kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
dimana mereka diterima bekerja.

Selasa, 6 Oktober 2020 - 16:46 Di luar itu, uang penggantian hak yang wajib diberikan kepada
buruh masuk ke dalam kategori 'hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama'. Sementara itu, dalam Undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada tiga jenis uang penggantian hak yang wajib diterima
bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan
belum gugur. Kedua, uang pengganti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan
keluarganya ke tempat di mana diterima bekerja.

Ketiga, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15
persen dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
Di luar itu, ada pula uang pengganti yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(dni) Selasa, 6 Oktober 2020 - 16:03.

969