Page 969 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 969
Judul Begini Aturan PHK Dalam RUU Cipta Kerja
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/10/06/256386/begini-aturan-phk-
dalam-ruu-cipta-kerja/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 11:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang
bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang
sedang mengalami proses PHK
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian dalam rangka memberikan
jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan
mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan aturan PHK yang terdapat dalam Undang-
undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Ciptaker tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan
dan tata cara PHK. Ida mengatakan, pengaturan upah proses bagi pekerja atau buruh saat PHK
masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Menurut Ida, hal tersebut mengacu pada
amanat putusan MK No.37/PUU-IX/2011.
BEGINI ATURAN PHK DALAM RUU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan aturan PHK yang terdapat dalam Undang-
undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Ciptaker tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan
dan tata cara PHK.
"RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ujar Ida, di
Jakarta, Selasa (6/10/2020). Ida mengatakan, pengaturan upah proses bagi pekerja atau buruh
saat PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Menurut Ida, hal tersebut
mengacu pada amanat putusan MK No.37/PUU-IX/2011.
968
