Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2019

Title PENGUSAHA: PENYEBAB PHK DI INDUSTRI TEKSTIL BUKAN SOAL UPAH
Media Name kompas.com
Pub. Date 17 September 2019
https://money.kompas.com/read/2019/09/17/061000026/pengusaha-penyebab- phk-di-
Page/URL
industri-tekstil-bukan-soal-upah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadinya pemutusan hubungan kerja ( PHK) di sektor
tekstil bukan disebabkan oleh faktor upah. Banjirnya produk tekstil impor lah yang
menjadi biang lesunya indusri tekstil sehingga berujung PHK.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan,
pengusaha tekstil dengan tenaga kerja telah sepakat pengaturan upah
menggunakan skema Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Menurut dia, turunnya industri tekstil hingga terjadi PHK dikarenakan banyaknya
barang impor. Oleh karena itu perlu ada tindakan pengamanan dan harmonisasi tarif
bagi barang impor.

"Kami secara resmi men-submit safeguard ke Kementerian Perdagangan
(Kemendag) dan sudah mendapat persetujuan," ujar Ade di Jakarta, Senin
(16/9/2019).

Dia mengatakan, safeguard diusulkan hanya akan dilakukan selama tiga tahun.
Namun, pemberlakuan safeguard harus mengikuti aturan Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO).

Selain safeguard, API juga meminta harmonisasi tarif. Khususnya bagi barang impor
yang berasal dari China karena ada ASEAN-China Free Trade Agreement.

Perjanjian dagang tersebut membuat tarif impor kain dan garmen menjadi 0 persen.
Sementara untuk produk hulu ada bea masuk sebesar 5 persen bahkan ada
tambahan tarif anti dumping hingga 9 persen.

"Tarifnya bisa ada yang menjadi 15 persen ada yang 20 persen, itu yang membuat
industri kita jadi lemah," kata Ade.

Harmonisasi diusulkan kepada Menteri Perindustrian (Menperin). Produk yang harus
mendapat bea masuk 0 persen hingga 5 persen merupakan produk hulu sedangkan
bea masuk kain 9 persen, dan garmen sebesar 12 persen. (Abdul Basith)

Page 21 of 65.