Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2019
P. 26

Title          SIMPLIFIKASI CUKAI DIKHAWATIRKAN BERUJUNG PHK
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      17 September 2019
                              https://ekbis.sindonews.com/read/1440464/34/simplifikasi-cukai-dikhawa tirkan-
               Page/URL
                              berujung-phk-1568706085
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Rencana menghidupkan kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146 Tahun
               2017 dinilai akan memengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau, kalangan
               petani tembakau dan cengkeh. Ditambah serta dalam waktu yang tidak terlalu lama
               diyakini bisa berdampak pada tenaga kerja di sektor ini.

               "Industri akan memulainya dari pengurangan hak kerja, dan pada gilirannya akan
               mem-PHK tenaga kerja," kata Agatha Widianawati, Kabag Hukum dan Kerja Sama
               Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja RI dalam keterangan resmi di Jakarta,
               Selasa (17/9/2019) Hal ini disampaikan dalam diskusi 'Regulasi Cukai yang Berpihak
               pada Petani Tembakau', yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
               Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang disebut Agatha berisi pengurangan
               kelompok tarif cukai (simplifikasi) industri rokok, dari semula 10 kelompok (layer)
               menjadi 8 untuk kemudian dirampingkan lagi menjadi 5 layer.

               Simplifikasi semacam itu mendorong harga jual produk rokok mengikuti harga
               pemimpin pasar. Dengan harga market leader bisa dipastikan produk rokok yang
               semula terjangkau menjadi tidak laku karena harganya lebih tinggi. Apabila kondisi
               ini berlangsung, produsen rokok yang menjual produknya jauh di bawah matket
               leader bakal kehilangan pasar, mengurangi produksi, dan pada gilirannya akan
               mengurangi jumlah tenaga kerja.

               Karena penerapan PMK 146/2017 tadi, perusahaan tidak mampu lagi membiayai
               pegawai, sudah tidak bisa dipaksa dengan upaya apapun sehingga nantinya akan
               berujung pada PHK. "Untuk itu, pemerintah harus mencari cara bagaimana supaya
               pekerja dapat terus bekerja," jelasnya.

               PMK 146/2017 sejatinya sudah dihapus lewat kehadiran PMK 156/2018. PMK terbaru
               ini mempertahankan 10 layer dalam industri rokok. Setelah PMK 156/2018
               diterbitkan, industri hasil tembakau (IHT) memasuki masa pemulihan, dan target
               penerimaan cukai tercapai.










                                                       Page 25 of 65.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31