Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2021
P. 47

Ia  menjelaskan,  pelayanan  untuk  disabilitas  diselenggarakan  guna  mewujudkan  pelayanan
              informasi yang inklusif, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama
              untuk mendapatkan informasi, serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

              Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan, inovasi pelayanan
              tersebut  melengkapi  jenis  pelayanan  daring  yang  telah  ada  sebelumnya,  seperti  pelayanan
              melalui E-Mail: ppid@kemnaker.go.id; Whatsapp: 08119521150 dan 08119521151; Media Sosial
              Instagram @ppid.kemnaker; Laman ppid.kemnaker.go.id; Aplikasi PPID Berbasis Android dan
              IOS; Call Center: 1500630; dan Service Center: bantuan.kemnaker.go.id.

              Anwar menyatakan, era digital merupakan era kolaborasi. Kolaborasi akan mempermudah dan
              menyempurnakan suatu produk layanan.

              "Guna mewujudkan tata kelola layanan informasi publik yang baik, Kemnaker melalui Pejabat
              Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku
              kepentingan," kata Sekjen Anwar.
              Ia mengemukakan, pada tahun ini, PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani
              kesepahaman bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang pendidikan, penelitian,
              dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

              "Selain dengan UGM, PPID Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan KPK tentang Penanganan
              Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menerbitkan Permenaker
              12/2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan," beber Anwar Sanusi.

              Ia mengatakan, kolaborasi dengan UGM dan KPK menggenapi kolaborasi yang telah dilakukan
              sebelumnya  oleh  Kemnaker,  antara  lain  melalui  kegiatan  Pemutakhiran  Daftar  Informasi,
              diseminasi informasi, kerja sama Forum PPID dengan Arsip Nasional, Komisi Informasi Pusat,
              Kementerian Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, dan kolaborasi dengan NGO, seperti
              Freedom of Information Network Indonesia (FoINI).
              "Kolaborasi  bersama  pihak-pihak  yang  berasal  dari  beragam  bidang  diharapkan  dapat
              memperkaya perspektif kami dalam menciptakan layanan yang berintegritas dan akuntabel,"
              demikia Anwar
































                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52