Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2021

2 CARA KEMNAKER BERI LAYANAN INFORMASI PRIMA DI TENGAH PANDEMI

Kementerian Ketenagakerjaan menciptakan dua terobosan dalam menyediakan pelayanan
informasi kepada publik. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan hal ini menjadi
upaya Kemnaker menjawab tantangan dalam menyajikan pelayanan prima di tengah pandemi
COVID-19.

Ida mengungkap terobosan pertama yang diciptakan pihaknya dalam menyediakan pelayanan
informasi yang inovatif, yakni melalui penyediaan layanan pelanggan secara virtual atau
Customer Service Virtual.

"Pelayanan tersebut memungkinkan kami memberikan layanan tanpa berhadapan langsung
secara fisik, melainkan melalui perangkat layar monitor yang kami tempatkan di Ruang
Pelayanan Terpadu Satu Atap," ungkap Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Selain Customer Service Virtual, lanjut Ida, pihaknya juga meluncurkan terobosan pelayanan
khusus disabilitas. Ia menambahkan fasilitas pelayanan ini telah didesain sedemikian rupa agar
ramah disabilitas.

"Bahkan petugas pelayanan kami telah dibekali kemampuan Bahasa Isyarat Indonesia
(BISINDO) untuk melayani masyarakat tuna rungu," ucapnya.

Ida menjelaskan pelayanan untuk disabilitas diselenggarakan guna mewujudkan pelayanan
informasi yang inklusif. Sehingga, layanan ini bisa menjamin setiap orang memiliki kesempatan
yang sama untuk mendapatkan informasi, serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan
publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan bahwa inovasi
pelayanan dari Kemnaker ini melengkapi jenis pelayanan daring yang telah ada sebelumnya.
Misalnya, pelayanan melalui e-mail ppid@kemnaker.go.id, Whatsapp 08119521150 dan
08119521151, Media Sosial Instagram @ppid.kemnaker, Laman ppid.kemnaker.go.id, Aplikasi
PPID Berbasis Android dan IOS, Call Center 1500630, dan Service Center
bantuan.kemnaker.go.id.

Anwar menilai era digital merupakan era kolaborasi. Ia pun menekankan bahwa kolaborasi akan
mempermudah dan menyempurnakan suatu produk layanan.

"Guna mewujudkan tata kelola layanan informasi publik yang baik, Kemnaker melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan," kata Anwar.

Ia mengemukakan, pada tahun ini, PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani
kesepahaman bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kesepahaman ini berisikan
tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung
pembangunan ketenagakerjaan.

"Selain dengan UGM, PPID Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan menerbitkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan UGM dan KPK menggenapi kolaborasi yang telah dilakukan
sebelumnya oleh Kemnaker. Anwar menyebutkan sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan,
antara lain melalui kegiatan Pemutakhiran Daftar Informasi, diseminasi informasi, kerja sama
Forum PPID dengan Arsip Nasional, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Keuangan,

43