Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

Direktur Mediasi dan Advokasi Yana Anusasana mengatakan jumlah tersebut merupakan hak
PMI yang didapatkan dari hasil penanganan 60 kasus oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi,
yakni melalui mediasi, advokasi, dan fasilitasi klaim asuransi serta Jaminan Sosial BPJS
Ketenagakerjaan.

Upaya tersebut sejalan dengan 9 arah kebijakan strategis BP2MI, yakni memberlakukan PMI
sebagai VVIP dan meningkatkan perlindungan PMI Adapun rincian hak-hak PMI tersebut ialah
klaim asuransi dan jaminan sosial PMI untuk 14 kasus kecelakaan kerja, 17 kasus PMI meninggal
dunia, 3 kasus PMI Sakit, 2 kasus ABK yang hilang dilaut, 2 kasus ABK meninggal dunia, 1 PMI
Bermasalah karena terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK).

Di samping itu, terdapat pula pengembalian uang kepada 11 PMI yang gagal berangkat,
pembayaran sisa gaji untuk 7 kasus PMI yang gajinya tidak dibayarkan, pembayaran uang
kerahiman untuk 1 kasus PMI yang mengalami ilegal rekrut, penanganan untuk 1 kasus PMI
yang bekerja tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK), dan penanganan untuk 1 (satu) kasus PMI yang
hilang komunikasi.

"Penyerahan hak-hak kepada CPMI/PMI tersebut merupakan salah satu output kami dalam
penyelesaian kasus CPMI/PMI dan sebagai upaya menjalankan 9 kebijakan strategis BP2MI,"
kata Yana di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020.

Tentunya, penyelesaian ini juga merupakan hasil kerja sama yang baik dengan Perwakilan RI di
negara penempatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, BPJS
Ketenagakerjaan, Konsorsium Asuransi dan instansi terkait lainnya.

Klaim asuransi Dalam proses penanganan klaim asuransi luar negeri, Direktorat Mediasi dan
Advokasi juga telah memfasilitasi terjemahan dan legalisasi 208 dokumen. Jumlah tersebut
termasuk fasilitasi dokumen untuk pemberian santunan dan pengajuan klaim asuransi luar
negeri bagi 3 PMI Anak Buah Kapal (ABK) yang meninggal dunia akibat tertimpa jembatan
runtuh di Taiwan pada bulan Oktober 2019.

"Adapun total pencairan dimaksud hingga mencapai NTD 22.834.750 atau setara dengan
Rp11,46 Milliar (kurs 1NTD = Rp 502 per tanggal 21 Juli 2020)," katanya.

Selain itu, kata dia, penyelamatan hak CPMI/PMI juga telah dilakukan melalui pengembalian
dokumen pribadi CPMI/PMI yang ditahan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Pada periode semester I 2020, sebanyak 20 dokumen yang terdiri dari 9 ijazah, 5 paspor, 2
KTP, 2 akta kelahiran, 1 kartu keluarga, dan 1 surat nikah telah dikembalikan kepada CPMI/PMI.
Dokumen tersebut diselesaikan melalui pendampingan advokasi secara non-litigasi.
"Kami pun membuka pelayanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Selama
Januari-Juni 2020, sebanyak 48 CPMI/PMI dan keluarganya telah kami berikan pelayanan,"
lanjut Yana.

Nantinya, hasil-hasil ini dapat memberikan gambaran bahwa pandemi COVID-19 tidak
menyurutkan pelayanan kami dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan CPMI/PMI
sehingga tetap dapat menyumbang capaian kinerja bagi BP2MI. (ren).

112