Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AGAR PASTIKAN PEKERJA BEKERJA DENGAN
NYAMAN

JAKARTA: Pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah agar memastikan
pekerja/buruh di masa pendemi Covid-19, dapat bekerja dengan aman dan nyaman di
lingkungan kerjanya masing-masing.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam Webinar bertema
"Dinamika Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan Era New Normal Pasca Covid19" yang
diselenggarakan Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional (FKNKN) di Jakarta, Senin
(15/6/2020).

Untuk itu, lanjutnya, Pengawas Ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan
dan pengendalian Covid 19 di tempat kerja, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam
menerapkan norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran,
deteksi dini, serta penegakan norma-norma ketenagakerjaan.

"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memastikan
pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19," tutur Menaker.

Dia juga minta Pengawas Ketenakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader
Norma Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Mengingat, keberadaan kader-kader
tersebut menjadi mitra strategis, dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja
di perusahaan.

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara Pengawas Ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," terang Menaker, yang didampingi Plt Dirjen Binwasnaker
& K3 Kemnaker Iswandi Hari.

Diakuinya, dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan tantangan klasik. Yakni
jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal, jika dibandingkan dengan jumlah
perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.

"Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi
meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
dalam pengawasan norma kerja," tuturnya.

Menaker mengungkapkan, jumlah perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
mencapai 252.880 perusahaan dengan total tenaga kerja sebesar 13.138.048 orang. Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 menyebutkan,
seorang Pengawas Ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap
bulan atau 60 perusahaan dalam satu tahun.

"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,"
terang Menaker..

73