Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2019

Title PEMERINTAH SIAPKAN KEBIJAKAN SKILL DEVELOPMENT FUND (SDF) BAGI PARA PEKERJA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 14 Januari 2019
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-kebijakan-skill- development-
Page/URL
fund-sdf-bagi-para-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya saat ini sedang
menyusun insentif skill development fund (SDF) bagi para pekerja.

Adapun SDF ini pihaknya akan masukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara prinsip, insentif merupakan ide yang bisa memberikan
kemudahan bagi tenaga kerja yang sudah aktif maupun yang baru bekerja untuk upskilling
ataupun reskilling.

Menurut Bambang, kedua hal tersebut memang sangat perlu bagi para pekerja. Apalagi saat
ini sudah ada revolusi industri 4.0 yang cenderung mengefisiensi tenaga kerja.

"Upskilling maupun reskilling yang saat ini menjadi terhambat karena penyedia lembaganya
tidak banyak dan biayanya dianggap berat," jelas dia, Senin (14/1).

Maka itu, dengan adanya SDF ini diharapkan kendala-kendala tersebut bisa teratasi.

"Sehingga orang kemudian memiliki tipe pekerjaan keadaan yang terancam revolusi industri
4.0 bisa ambil skill yg lain dan belajar yang lain tanpa dibebankan biaya berlebihan," tegas
dia.

Adapun skema dari insentif ini masih terus disusun. Namun yang pasti, skemanya
pendanaannya kedepan akan berasal dari pemerintah dan dunia usaha.

"Saya ingin mendorong perusahaan swasta ikut andil karena ini juga menjadi upaya menjaga
supply tenaga kerja mereka juga," lanjut Bambang.

Terkait menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, Bambang bilang, pembahasannya masih belum
sedetail itu.

"Tapi yang pasti sumbernya dari pemerintah dan dunia usaha," katanya. Pihaknya juga masih
mempertimbangkan untuk membentuk institusi tersendiri. "Kita lihat yang penting ide
dananya kita sepakati dulu," tutup dia.

Solusi PHK
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut SDF ini juga bisa menjadi alternatif
bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, Kemnaker mencatat
sepanjang tahun 2018 ada 3.362 orang pekerja yang di-PHK.

Page 65 of 92.