Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 132

Judul               KENAIKAN UPAH SESUAI PP 36
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg19
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-02 04:51:00
                Ukuran              225x293mmk

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 168.750.000
                News Value          Rp 506.250.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11) pukul 23.45 WIB telah menetapkan
              besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat. Penetapan ini melalui
              Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021
              tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.


              KENAIKAN UPAH SESUAI PP 36

              Bisnis, BANDUNG --- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11) pukul 23.45 WIB
              telah menetapkan besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat.

              Penetapan  ini  melalui  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor:  561/  Kep.732-Kesra/  2021
              Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
              Barat Tahun 2022.

              Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Setiawan  Wangsaatmadja  memaparkan  penetapan  ini
              tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang
              Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Kemudian  beberapa  surat  Menteri  Ketenagakerjaan  RI,  kemudian  rekomendasi  besaran
              penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/ kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa
              Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.

              'Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
              ucap Setiawan dikutip Rabu (1/12).

              Menurut  Setiawan,  Gubernur  Ridwan  Kamil  turut  bersimpati  dan berempati  terhadap  hal  ini,
              karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
              Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.





                                                           131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137