Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 137
Adapun Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Perbankan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Jateng Dedi Mulyadi menyatakan, kenaikan upah kali ini rasional. Terlebih, banyak karyawan
dirumahkan, adanya pemutusan hubungan kerja, dan pembatasan jumlah pekerja yang masuk.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga merujuk PP No 36/2021 dalam penetapan upah minimum.
Namun, lima daerah penyangga ekonomi utama berbeda karena mempertimbangkan kepadatan
daerah industri.
Lima daerah itu meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap keputusan itu dipatuhi semua pihak.
"Keputusan kenaikan UMK 2022 diambil dengan memperhatikan rasa keadilan,
mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta menjamin kondisi sektor industri dan
ketenagakerjaan yang kondusif," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, kemarin.
Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, yang juga bagian dari
Dewan Pengupahan Jatim unsur pekerja, menyatakan keberatan dengan kebijakan penetapan
UMK 2022. Kenaikan upah Rp 75.000 per pekerja per bulan di wilayah ring satu dinilai terlalu
sedikit.
Di sisi lain, Wakil Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim Johnson Simanjuntak juga
menolak penetapan upah minimum di lima daerah itu. Bahkan, pihaknya berniat menggugat ke
jalur hukum. "Penetapan di lima kabupaten/kota tidak sesuai PP Pengupahan," kata Johnson.
Sementara itu, organisasi-organisasi pekerja se-Banten juga menolak penetapan upah minimum
kabupaten/kota tahun 2022. Penolakan karena upah di tiga kabupaten naik dan kenaikan upah
di lima kabupaten lain berkisar 0,52-1,71 persen. Hal itu tak sesuai dengan kesepakatan saat
pembahasan tripartit di Banten, yakni upah naik 5,4 persen.
(NIK/DIT/BRO/ETA/DAN)
136
