Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 133
'Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan
UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari
terkait dengan perhitungan UMK ini," tuturnya.
Setiawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," ujarnya.
Setiawan mengharapkan, untuk kedepannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan
UMK ini.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," tutupnya.
Berdasarkan Kepgub Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021,
upah terbesar yaitu di Kota Bekasi sebesar Rp4.816.921,17 dan upah terkecil di Kota Banjar
Rpl.852.099,52. Sedangkan Kota Bandung, UMK2022 ditetapkan sebesar Rp3.774.860,78.
Sementara itu Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa angka UMK 2022 di wilayahnya tetap
senilai Rp4,2 juta sesuai keputusan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"UMK sudah [dipastikan], kita tetap memakai yang tahun 2021, tidak ada penurunan dan
kenaikan," ungkap Ade Yasin.
Menurutnya angka UMK wilayah Kabupaten Bogor tahun ini sudah di atas batas atas upah
minimum yang jika dihitung nilainya hanya Rp3,7 juta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021.
"Karena [angkanya] sudah melebihi dari Peraturan Pemerintah. Batas atasnya Rp3,7 juta, kita
Rp4,2 juta, kan tidak mungkin diturunkan," kata Ade Yasin.
Meski begitu, ia mengaku sudah menampung aspirasi dari para buruh yang meminta agar UMK
tahun depan dinaikkan 7,2% menjadi Rp4,5 juta melalui surat rekomendasi yang ia kirim ke
Gubernur Jawa Barat.
MOGOK NASIONAL
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar menyerukan aksi
mogok nasional menyikapi keputusan UMK 2022 oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Kami akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah hukum dan juga persiapan
aksi kembali juga untuk mogok nasional," ujar Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto.
Sayangnya Roy belum mau memberitahu kapan tanggal pasti untuk aksi mogok nasional. Ia
hanya bilang bahwa akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas putusan Gubernur Jabar.
Roy mengatakan, seluruh upaya akan dilakukan oleh kaum buruh Jabar agar keputusan UMK
2022 oleh Gubernur Ridwan Kamil dapat diubah. Sebab, keputusan itu dinilainya tidak sesuai
dengan keadaan buruh saat ini dan cenderung hanya mengikuti keputusan pemerintah pusat.
132
