Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 134
"Kaum buruh, khususnya di Jabar pasti akan melakukan perlawanan atas keputusan Gubernur
Jawa Barat yang didasarkan pada PP 36/2021," ucapnya.
Keputusan UMK 2022 oleh Ridwan Kamil dikatakan Roy sangat mengecewakan. Gubernur
seharusnya tidak mengikuti kemauan pemerintah pusat. Kondisi buruh di Jabar harusnya jadi
pertimbangan tersendiri oleh gubernur.
"Keputusan Gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan kaum buruh Jabar yang
sudah berhari-hari berjuang tapi berakhir dengan pil pahit bagi kaum buruh," ungkapnya.
Menurut Roy, Gubernur Jabar tidak menghargai proses-proses yang di alui di kabupaten dan
kota. Sebab, sebelum bupati dan wali kota merekomendasikan usulan UMK kepada Gubernur,
mereka sudah melalui pengkajian dan perdebatan yang panjang.
'Tapi sampai ke gubernur semua dimentahkan oleh Gubernur Jabar, dengan mengembalikan
semua rekomendasi yang di atas PP 36/2021," ucapnya.
Gubernur Jabar seharusnya tidak takut mengenai sanksi pemerintah pusat. Roy mengatakan,
Ridwan Kamil seseolah takut diberhentikan oleh Mendagri, demi mempertahankan jabatan
dengan mengorbankan buruh Jabar.
"Padahal jelas putusan MK amar ke tujuh pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan
program strategis dan berdampak luas, namun pemerintah mengeluarkan PP 36/2021," katanya.
Menurut Roy, PP 36/2021 merupakan program strategis nasional, dan akan memberikan dampak
luas.
"Argumentasi apapun yang kami sampaikan pastinya kalah dengan kekuasaan yang menindas,"
pungkas Roy. (KS7, K34, Antara) B
133
