Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 136

Judul               Pemda Hadapi Gelombang Penolakan dari Buruh
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg11
                Jurnalis            Nik
                Tanggal             2021-12-02 04:50:00
                Ukuran              228x101mmk

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 98.040.000
                News Value          Rp 294.120.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Penetapan upah minimum 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk tahun 2022 merujuk pada
              Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021.  Dengan  persentase  kenaikan  sebagian  besar
              kurang dari 1 persen, pekerja menilai penetapan itu tragis.



              PEMDA HADAPI GELOMBANG PENOLAKAN DARI BURUH

              Penetapan upah minimum 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk tahun 2022 merujuk pada
              Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021.  Dengan  persentase  kenaikan  sebagian  besar
              kurang dari 1 persen, pekerja menilai penetapan itu tragis.

              Penetapan upah minimum itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/39
              Tahun 2021. Hanya ada lima daerah dengan kenaikan UMK lebih dari 1 persen dibandingkan
              dengan UMK 2021, yakni Kabupaten Sukoharjo (3,10 persen/Rp 60.153), Kota Salatiga (1,28
              persen/Rp  27.066),  Kota  Magelang  (1,14  persen/Rp  21.913),  Kota  Tegal  (1,17  persen/Rp
              23.180), dan Kota Surakarta (1,09 persen/Rp 21.910). Adapun sisanya, kenaikan UMK di bawah
              1 persen.

              Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, upah minimum merupakan batas terendah upah
              bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun. Sementara pekerja dengan masa kerja
              satu  tahun  atau  lebih  menggunakan  penghitungan  struktur  dan  skala  upah  dengan
              memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

              "Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kami cantumkan dalam
              SK (surat keputusan)," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

              Terpisah,  Ketua  DPD  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPS1)  Jateng  Gideon
              Suhartoyo menilai, penetapan kali ini paling tragis. Kendati telah melalui sejumlah pertimbangan,
              seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya, upah minimum provinsi sebesar 0,78 persen
              be-nar-benar memilukan.




                                                           135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141