Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 197
Judul Buruh Jatim Tolak Penetapan UMK, Buruh Jabar Ancam Mogok
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r3g0vp354/buruh-jatim-tolak-
penetapan-umk-buruh-jabar-ancam-mogok
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2021-12-01 23:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Jawa Timur) Kami cukup mengapresiasi Gubernur Jawa Timur
yang telah memberikan kebijakan khusus untuk daerah ring 1 keluar dari formulasi PP 36/2021
dan mengabaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mewajibkan penetapan UMK 2022
menggunakan formulasi PP 36/2021
negative - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Jawa Timur) Tentu kami sangat menyayangkan penetapan
UMK di Jawa Timur tahun 2022 masih terdapat kabupaten/ kota yang mengacu kepada PP No.
36/2021, meski Mahkamah Konstitusi menangguhkan pemberlakuan PP 36/2021 tersebut
negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat) Kami sangat kecewa dengan
keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK Berdasarkan PP 36/2021. Keputusan
Gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan kaum buruh Jawa Barat yang sudah
berhari-hari berjuang tapi berakhir dengan pil pahit bagi kaum buruh di Jawa Barat
neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat) Sampai ke Gubernur semua di
mentahkan oleh Gubernur Jawa Barat. Yakni dengan mengembalikan semua rekomendasi yang
diatas PP 36/2021, hanya dengan alasan takut di berhentikan oleh Mendagri
positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat) Jelas bahwa pengupahan
berdasarkan PP 36/2021 merupakan program strategis Nasional yang pastinya berdampak luas.
Argumentasi apapun yang kita sampaikan pastinya kalah dengan kekuasaan yang menindas
neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat) Kami akan mogok nasional, kaum
buruh khususnya kaum buruh Jawa Barat pasti akan melakukan perlawanan atas keputusan
Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada PP 36/2021. Saat ini kami sedang membahas kapan
aksi demo akan digelar
196
