Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 199
Kecewaan juga disuarakan oleh buruh di Jawa Barat. Buruh Jabar kecewa dengan penetapan
besaran UMK yang telah ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Selasa malam
(30/11). Yakni, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021
Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022. Karena, Menurut Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto, penetapan
UMK tersebut masih berdasarkan PP 36/2021.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK
Berdasarkan PP 36/2021. Keputusan Gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan
kaum buruh Jawa Barat yang sudah berhari-hari berjuang tapi berakhir dengan pil pahit bagi
kaum buruh di Jawa Barat," ujar Roy kepada Republika.co.id, Rabu (1/12).
Roy menilai, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menghargai proses yang sudah di lalui di
Kab/Kota. Karena, sebelum bupati/walikota merekomendasikan usulan UMK Kepada Gubernur
sudah melalui pengkajian dan perdebatan yang panjang di kab/kota.
"Sampai ke Gubernur semua di mentahkan oleh Gubernur Jawa Barat. Yakni dengan
mengembalikan semua rekomendasi yang diatas PP 36/2021, hanya dengan alasan takut di
berhentikan oleh Mendagri," katanya.
Menurut Roy, demi mempertahankan jabatan Gubernur Jabar mengorbankan Buruh Jawa Barat.
Padahal, sudah jelas pada putusan MK amar ke 7 Pemerintah tidak boleh mengeluarkan
kebijakan program strategis dan berdampak luas, dikaitkan dengan PP 36/2021.
"Jelas bahwa pengupahan berdasarkan PP 36/2021 merupakan program strategis Nasional yang
pastinya berdampak luas. Argumentasi apapun yang kita sampaikan pastinya kalah dengan
kekuasaan yang menindas," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, buruh akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah
hukum. Sekaligus mempersiapkan aksi kembali.
"Kami akan mogok nasional, kaum buruh khususnya kaum buruh Jawa Barat pasti akan
melakukan perlawanan atas keputusan Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada PP 36/2021.
Saat ini kami sedang membahas kapan aksi demo akan digelar," paparnya.
198
