Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 209
Judul Sebut Penetapan UMK 2022 Jateng Inkonstitusional, Buruh Siapkan
Gugatan
Nama Media solopos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.solopos.com/sebut-penetapan-umk-2022-jateng-
inkonstitusional-buruh-siapkan-gugatan-
1207544?utm_source=terkini_desktop
Jurnalis Imam Yuda Saputra
Tanggal 2021-12-01 22:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dalam penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022 membuat kalangan buruh kecewa. Mereka pun menolak keputusan
tersebut dan siap mengajukan gugatan. Juru bicara Aliansi Buruh Jateng, Karmanto, menolak
tegas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 561/39 Tahun 2021 tentang UMK 2022 untuk
35 kabupaten dan kota di Jateng. "Kami menyatakan dengan keras dan tegas menolak atas
ditetapkannya UMK 2022 tersebut," tegas Karmanto kepada Solopos.com, Rabu (1/12/2021).
SEBUT PENETAPAN UMK 2022 JATENG INKONSTITUSIONAL, BURUH SIAPKAN
GUGATAN
SEMARANG -- Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dalam penetapan
upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 membuat kalangan buruh kecewa. Mereka pun
menolak keputusan tersebut dan siap mengajukan gugatan.
Juru bicara Aliansi Buruh Jateng, Karmanto, menolak tegas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa
Tengah 561/39 Tahun 2021 tentang UMK 2022 untuk 35 kabupaten dan kota di Jateng. "Kami
menyatakan dengan keras dan tegas menolak atas ditetapkannya UMK 2022 tersebut," tegas
Karmanto kepada Solopos.com, Rabu (1/12/2021).
Pihaknya meminta Gubernur Ganjar segera merevisi keputusan itu. Gubernur harus menaikan
UMK 2022 Jateng sebesar 16%, sesuai usulan buruh yang telah disampaikan kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng pada 14, 17, dan 29 November.
Menurut Karmanto, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, PP No.
36/2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai produk
inkonstitusional. Dengan demikian, pemerintah harus menangguhkan segala tindakan atau
kebijakan yang berasal dari aturan tersebut.
208
