Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 212
SOAL KENAIKAN UMP 2022, BAHLIL MINTA HAL INI KE BURUH
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta
buruh untuk menerima penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang memang
kenaikannya tidak terlalu besar.
Bahlil mengungkapkan pandemi yang telah mewabah di Indonesia sejak tahun lalu, memberikan
dampak yang cukup berat bagi perusahaan. Hal itu lantaran selama satu setengah tahun
terakhir, hampir sebagian besar kinerja perusahaan mengalami tekanan.
"Ini ibarat mobil, perusahaan-perusahaan ini baru lari pemanasan, baru ganti oli, tiba-tiba dikasih
beban yang tinggi. Ini bisa-bisa mobilnya masuk got," jelas Bahlil, Rabu (1/12/2021).
Sebagai mantan pengusaha, ia menyebutkan pengusaha tak selalu berpikir untuk bisa
mendapatkan keuntungan semata, tapi juga upaya untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
"Karena kalau dia tidak punya kemampuan untuk bayar pegawainya, ya perusahaan itu tutup,"
imbuhnya.
Dari sisi buruh, sebagai mantan karyawan, Bahlil juga meminta para buruh agar bisa berjiwa
besar menanggapi keputusan penetapan UMP 2022.
"Teman-teman buruh yang saya hormati, karena saya dulu juga pernah jadi karyawan, saya
menghormati mereka. Tapi kita harus ada pada titik tengah. Yang penting mereka juga bisa
dapat gaji, tetapi usahanya juga jangan dikasih beban yang terlalu tinggi juga. Kasihan ini
mereka," katanya.
Menurut Bahlil, meski pemulihan ekonomi mulai terjadi, kondisi berat masih dirasakan para
pengusaha.
"Mereka ini punya kredit refinancing terus. Bunganya saja dibayar, sebagian pokok tidak bisa
dibayar. Kalau ditambah beban lagi nanti lama-lama perusahaan tutup terus kita semua bubar.
Sekarang kita pilih, tahan sedikit tapi perusahaan selamat atau kita paksain perusahaan bubar
dan kita tidak dapat apa-apa," tukas Bahlil.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meresmikan
peraturan terkait Upah Minimum tahun 2022. Kemnaker memastikan bahwa UMP tahun depan
akan mengalami penyesuaian. Peraturan ini disusun berdasarkan formula yang ada di UU Nomor
11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 terkait
Pengupahan.
Dari hasil perhitungan penyesuaian nilai UMP dan UMK 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik,
pemerintah menyetujui untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 sebesar 1,09
persen. Kenaikan ini disebut oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri sebagai rata-rata penyesuaian upah provinsi.[].
211
