Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 210
Meski demikian, ia mengaku heran Gubernur Ganjar masih menggunakan UU No.11/2020 untuk
menetapkan UMK 2022 di Jateng. "Maka keputusan Gubernur Jateng yang menetapkan UMK
2022 dengan mengacu UU No.11/2020 dan PP 36/2021 tersebut adalah inkonstitusional, cacat
formil," tegasnya.
Ia menilai seharusnya Gubernur Ganjar mempertimbangkan usulan atau masukan dari serikat
pekerja atau buruh karena UMK. Apalagi dalam masukan itu telah disebutkan bahwa UU Nomor
11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2020 tersebut telah ditangguhkan MK.
"Apa yang dikeluarkan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bertentangan dengan UUD 1945
dan Pancasila. Lagi-lagi, Jateng menetapkan upah paling rendah di Indonesia. Masyarakat Jateng
perlu prihating punya gubernur seperti Ganjar Pranowo yang ternyata tidak pro wong cilik,"
ungkap Karmanto kesal.
Senada juga disampaikan Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota
Semarang, Abdul Mughis, yang menyayangkan keputusan Gubernur Ganjar dalam penetapan
UMK 2022 di 35 kabupaten/kota se-Jateng.
"Langkah gubernur yang tetap nekat menggunakan UU 11/2020 dan PP No. 36/2021 sebagai
acuan penetapan UMK 2022 di 35 kabupaten/kota di Jateng adalah sikap gegabah. Sangat
disayangkan, tidak ada satu pun aspirasi buruh yang menjadi pertimbangan penetapan UMK.
Kebijakan yang inkonstitusional harus ditolak," ungkap Mughis yang juga Ketua Serikat Pekerja
Lintas Media (SPLM) Jateng.
Sementara itu, dalam keterangan resmi yang diperoleh Solopos.com, Gubernur Ganjar
berpedoman pada PP 36/2021 dalam menetapkan UMK 2022 di Jateng. Ia berdalih formula
perhitungan dan data yang digunakan sudah baku atau ditetapkan pemerintah pusat.
"UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat
Menteri Ketenagakerjaan RI kepada para gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021
tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022," tulis Ganjar dalam keterangan tertulis.
209
