Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Menurutnya, sebanyak 54% penerima program melaporkan tidak pernah makan lebih sedikit dari
biasanya dalam 3 bulan terakhir karena kesulitan keuangan, dibandingkan dengan 51% non-
penerima. "Para penerima Kartu Prakerja juga memiliki probabilitas 2,6 pp (8%) lebih rendah
untuk mengambil pinjaman dalam 3 bulan terakhir untuk mengatasi kesulitan keuangan dan
memiliki probabilitas 1,6 pp (21%) lebih tinggi untuk membeli aset dalam beberapa bulan
terakhir," ungkapnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, Program
Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada tahun 2022. "Pemerintah mengalokasikan anggaran
untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial
tahun 2022," tegasnya.

Febrio menekankan, Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis Pemerintah dan
penanganan Covid-19 karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke
masyarakat, tetapi menawarkan skill development sebagai pondasi meraih kesempatan kerja
yang lebih luas.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
mengaku lega atas hasil positif dari Studi JPAL ini. "Penelitian dapat dijadikan bukti bagi
skeptisme terhadap Kartu Prakerja. Apalagi, ini merupakan studi yang dilakukan secara
independen, bukan atas biaya dari Manajemen Prakerja," tegasnya.

Denni menyatakan, pihaknya melakukan berbagai inovasi sehingga mendapatkan outcome yang
sangat baik seperti hasil Studi J-PAL ini.

"Kami menciptakan sistem yang mudah diakses. Layanan 100% digital yang didukung oleh cloud
computing. Tapi teknologi hanya alat, butuh orang yang tepat untuk mengoperasikan, serta
kebijakan yang tepat. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto dan seluruh tim Kemenko Perekonomian," kata Denni.

Tenaga Ahli Utama Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengingatkan bahwa
dari Kartu Prakerja hadir pada sisi 'supply' ketenagakerjaan, yakni menyediakan tenaga kerja
yang memiliki kompeten. Sedangkan untuk urusan penyerapan tenaga kerja, kaitannya pada
penyediaan lapangan kerja, sebagaimana menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

"Namun harus diingat, jangan semua dibebankan pada Kartu Prakerja. Program ini bukan
menggantikan sisi pendidikan formal. Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja adalah pelengkap
pendidikan formal serta pelatihan-pelatihan lain yang sudah ada," kata Edy.

236