Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 234

minimum  di  Jawa  Timur  antara  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Sampang  sebesar  Rp.
              2.453.356,22 atau mencapai angka 124 persen.
              "Ini secara umum menggambarkan kesenjangan pendapat buruh Jawa Timur yang masih sangat
              jauh," ujar Jazuli, Rabu (1/12/2021), dikutip dari TimesIndonesia.

              Rata-rata UMK di Jawa Timur 2022 sebesar Rp 2.502.929,78. Nilai tersebut lebih besar dari Upah
              Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2022 sebesar Rp 1.891.567,12 atau selisih Rp 611.362,66.

              Menurut Jazuli, idealnya UMP Jawa Timur adalah nilai rata-rata UMK di Jawa Timur, sehingga
              dapat memperkecil disparitas upah di Jawa Timur.

              "Kami  cukup  mengapresiasi  Gubernur  Jawa  Timur  yang  telah  memberikan  kebijakan  khusus
              untuk daerah Ring-1 keluar dari formulasi PP 36/2021 dan mengabaikan surat edaran Menteri
              Ketenagakerjaan yang mewajibkan penetapan UMK 2022 menggunakan formulasi PP 36/2021,"
              ujar Jazuli hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

              Meski demikian selain daerah Ring-1 penetapan UMK tahun 2022 masih menggunakan formulasi
              PP  36/2021,  sehingga  terdapat  5  Kabupaten  yang  tidak  mengalami  kenaikan,  di  antaranya
              Kabupaten  Malang  sebesar  Rp  3.068.275,36  Kabupaten  Jombang  sebesar  Rp  2.654.095,88,
              Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 2.553.265,95, Kabupaten Jember sebesar Rp 2.355.662,9,
              Kabupaten Pacitan sebesar Rp 1.961.154,77.

              Ia menuturkan bahwa ada juga daerah-daerah yang padat industri dan terdapat perusahan-
              perusahaan besar semisal Tuban ada perusahaan Semen terbesar di Indonesia, penetapan UMK
              sebesar Rp 2.539.224,88 atau hanya naik sebesar Rp 6.990,11 (naik 0,28 persen dari UMK 2021),
              tidak adil bagi pekerja atau buruh.

              "Tentu kami sangat menyayangkan penetapan UMK di Jawa Timur tahun 2022 masih terdapat
              Kabupaten/Kota  yang  mengacu  kepada  PP  No.  36/2021,  meski  Mahkamah  Konstitusi
              menangguhkan pemberlakuan PP 36/2021 tersebut," jelasnya.





































                                                           233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239