Page 289 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Febrio melanjutkan, hasil survei persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan
pemerintah di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh IPSOS 2021 menunjukkan Program
Kartu Prakerja menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat. Meski demikian, Febrio
mengingatkan atas capaian yang diperoleh harus tetap dilakukan upaya perbaikan yang
berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
mengaku lega atas hasil positif dari Studi JPAL ini. “Penelitian dapat dijadikan bukti bagi
skeptisme terhadap Kartu Prakerja. Apalagi, ini merupakan studi yang dilakukan secara
independen, bukan atas biaya dari Manajemen Prakerja,” tegasnya.

Denni menyatakan, pihaknya melakukan berbagai inovasi sehingga mendapatkan outcome yang
sangat baik seperti hasil Studi J-PAL ini. “Kami menciptakan sistem yang mudah diakses. Layanan
100% digital yang didukung oleh cloud computing. Tapi teknologi hanya alat, butuh orang yang
tepat untuk mengoperasikan, serta kebijakan yang tepat. Untuk itu kami memberikan apresiasi
kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan seluruh tim Kemenko Perekonomian,” kata
Denni.
Tenaga Ahli Utama Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengingatkan bahwa
dari Kartu Prakerja hadir pada sisi ‘supply’ ketenagakerjaan, yakni menyediakan tenaga kerja
yang memiliki kompeten. Sedangkan untuk urusan penyerapan tenaga kerja, kaitannya pada
penyediaan lapangan kerja, sebagaimana menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Namun harus diingat, jangan semua dibebankan pada Kartu Prakerja. Program ini bukan
menggantikan sisi pendidikan formal. Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja adalah pelengkap
pendidikan formal serta pelatihan-pelatihan lain yang sudah ada,” kata Edy.

Ekonom Bank Dunia Maria Monica Wihardja menekankan peran Kartu Prakerja dalam
meningkatkan probabilitas memiliki usaha. Temuan ini menurut Monica selaras dengan publikasi
bertajuk the Covid-19 Digital Merchant Survey, yang menemukan bahwa penerima bantuan
memanfaatkan insentif untuk berbagai hal seperti modal usaha, konsumsi, dan tabungan.
Bank Dunia baru-baru ini juga meluncurkan publikasi bertema “Pathways to Middle Jobs in
Indonesia”. Dalam publikasi itu lembaga ini menyoroti bahwa Indonesia bukanlah negara yang
tidak bisa menciptakan pekerjaan.

Persoalannya adalah, pekerjaan yang tercipta itu tidak pada sektor yang produktif sehingga tidak
mampu mendorong pemilik usaha atau pekerja mandiri masuk dalam level kelas menengah.
“Saat ini di Indonesia ada 47 persen pekerja mandiri yang bersiap masuk ke level kelas
menengah namun mereka belum bisa mencapai level itu,” kata Monica.

Merujuk fakta bahwa 90 persen angkatan kerja RI belum pernah mengikuti pelatihan
bersertifikat, Kepala Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Raden Muhamad Purnagunawan, mengapresiasi hadirnya
Kartu Prakerja sebagai jembatan peningkatan kapasitas angkatan kerja kita.
“Mengapa mayoritas angkatan kerja kita belum pernah ikut pelatihan? Masalahnya bisa jadi
karena mereka tidak punya dana, atau pelatihannya tidak ada yang sesuai. Di sinilah Kartu
Prakerja memberikan kemampuan untuk membayar ikut pelatihan dan juga memberikan pilihan
pelatihan yang banyak,” Purnagunawan menekankan bahwa kita punya banyak sistem beasiswa
pendidikan, tapi beasiswa pelatihan masih sangat sedikit. “Padahal pengembangan skill melalui
pelatihan secara digital ini masih sangat luas kemungkinannya untuk ditingkatkan,” pungkasnya.
(RO/OL-7)

288