Page 389 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 389
Sementara itu, Ketua DPD KSPN Kabupaten Karanganyar, Haryanto menyayangkan sikap
Pemerintah Pusat dan daerah yang menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait penyesuaian
UMK 2022.
Selanjutnya, pihaknya akan memperjuangkan supaya struktur dan skala upah benar-benar
diterapkan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun.
"Kami akan memperjuangkan struktur dan skala upahnya." "Namun akan kami pelajari terlebih
dahulu SK Gubernur khususnya diktum kedelapan," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu
(1/12/2021).
Dalam surat Keputusan Gubernur diktum kedelapan menyebutkan perusahaan memberikan upah
di atas upah minimun kabupaten/kota bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
Itu ditetapkan melalui masing-masing perusahaan dengan berpedoman struktur dan skala upah
(SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,97 persen.
Ketua Apindo Karanganyar, Edy Dharmawan mengatakan, UMK ini memang diperuntukkan bagi
mereka yang baru bekerja.
Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah.
"Kalau mau jujur, 2021 ini kan kondisi keuangan perusahaan secara umum belum pulih."
"Makanya nanti itu perusahaan secara bepartit akan rembukan." "Yang penting semua bisa jalan,
perusahaan bisa jalan, pekerja juga," pungkasnya.
(*).
388
