Page 410 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

"Kami sudah sepakati bahwa hasil rapat semalam bersama para pimpinan serikat pekerja bahwa
seluruh serikat pekerja di Banten akan melaksanakan mogok daerah. Jadi karyawan keluar dari
pabrik, berdiri di depan pabrik masing-masing," ujar Presidium AB3 Dedi Sudarajat di Tangerang,
Rabu (1/12/2021).

Dedi mengatakan, pihaknya menolak penetapan UMK di Provinsi Banten 2022 karena angka
kenaikannya tidak sesuai. Padahal, sebelumnya LKS Tripartit Provinsi Banten telah
merekomendasikan satu angka yang telah disepakati seluruh pihak.

"Ini satu angka sudah disepakati oleh anggota LKS Tripartit yang di dalamnya kan ada
pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja, sudah sepakat nih angkanya 5,4 persen," ujarnya.

Dedi mengaku, pihaknya kecewa dengan Gubernur Banten Wahidin Halim yang tidak
memutuskan penetapan UMK 2022 sesuai dengan rekomendasi Tripartit. Terlebih, tiga wilayah
tidak mengalami kenaikan UMK 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan
Kabupaten Pandeglang.
"Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita
kecewa adalah kenapa pak gubernur tidak meng-SK kan 5,4 persen hasil rekomendasi LKS
Tripartit, malah dia menggunakan PP 36," jelasnya.

Dedi menuturkan, pihaknya pun bingung dengan kebijakan PP No 36/2021 tentang Pengupahan
sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain UU Cipta Kerja dinilai inkonstitusional tetapi tetap berlaku. Dalam poin 7 putusan
Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah diminta untuk menangguhkan kebijakan-kebijakan yang
bersifat strategis yang berdampak luas.

"Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan
harusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan
strategis. Jadi, harusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36," jelasnya.

409