Page 413 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 413

Judul               Tolak UMK 2022, Buruh Bandung Bakal Gugat Ridwan Kamil ke MA dan
                                    PTUN
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4725607/tolak-umk-2022-buruh-
                                    bandung-bakal-gugat-ridwan-kamil-ke-ma-dan-ptun
                Jurnalis            Arie Nugraha
                Tanggal             2021-12-01 18:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Dadan Sudiana (Ketua Serikat Pekeija Nasional (SPN) Jawa Barat) Tentunya ini sangat
              mengecewakan  dan  SPN  tentu  akan  melakukan  perlawanan  baik  secara  litigasi  maupun
              nonlitigasi, dari mulai menggugat PP 36 ke Mahkamah Agung (MA) karena berkaitan dengan
              Putusan Mahkamah Konstitusional (MK)

              neutral  -  Dadan  Sudiana  (Ketua  Serikat  Pekeija  Nasional  (SPN)  Jawa  Barat)  Tentunya  kita
              menyayangkan sikap gubernur yang menetapkan kenaikan UMK dengan formulasi PP 36 Tahun
              2021

              neutral - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Pengupahan serta beberapa
              surat  Menteri  Ketenagakerjaan  RI,  kemudian  rekomendasi  besaran  penyesuaian  nilai  upah
              minimum kabupaten atau kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
              Dewan Pengupahan

              neutral - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Terkait dengan putusan MK,
              menyatakan  bahwa  pemerintah  harus  memperbaiki  peraturan  ini  di  dalam  2  tahun.  Namun
              demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh
              turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan
              UMK ini

              negative  -  Setiawan  Wangsaatmadja  (Sekretaris  Daerah  Jawa  Barat)  Oleh  karena  itu,  surat
              rekomendasi yang disampaikan oleh bupati atau wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai
              dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut

              neutral - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Oleh karena itu kami sangat
              berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh







                                                           412
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418