Page 414 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 414
Ringkasan
Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana
mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Ridwan Kamil menetapkan besaran upah
minimum kota ( UMK ) berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Untuk diketahui, Ridwan Kamil
menetapkan besaran nilai UMK di Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang UMK di Daerah Provinsi
Jawa Barat 2022.
TOLAK UMK 2022, BURUH BANDUNG BAKAL GUGAT RIDWAN KAMIL KE MA DAN
PTUN
Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Jawa Barat Dadan
Sudiana mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Ridwan Kamil menetapkan besaran upah
minimum kota ( UMK ) berdasarkan PP 36 Tahun 2021.
Untuk diketahui, Ridwan Kamil menetapkan besaran nilai UMK di Provinsi Jawa Barat melalui
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021
tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat 2022.
"Tentunya ini sangat mengecewakan dan SPN tentu akan melakukan perlawanan baik secara
litigasi maupun nonlitigasi, dari mulai menggugat PP 36 ke Mahkamah Agung (MA) karena
berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusional (MK)," ujar Dadan saat dihubungi
liputan6.com, Bandung, Rabu, 1 Desember 2021.
Menurut Dadan gugatan serupa akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Bandung terkait SK UMK Gubernur.
Untuk mengawal proses hukum yang akan ditempuh, Dadan mengaku kelompoknya akan
kembali turun kejalan menyuarakan perlawanan kepada kebijakan Gubernur Ridwan Kamil.
"Tentunya kita menyayangkan sikap gubernur yang menetapkan kenaikan UMK dengan
formulasi PP 36 Tahun 2021," kata Dadan.
Padahal sebut Dadan, rekomendasi dari beberapa bupati dan wali kota terdapat kenaikan upah
diluar formulasi PP 36 tahun 2021 ini.
Akibatnya, sebanyak 20 kabupaten di Jawa Barat tidak ada kenaikan UMK 2022. hanya dengan
ketik kata kunci yang diinginkan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan penetapan
berdasarkan Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah RI No.36 tahun 2021.
"Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran
penyesuaian nilai upah minimum kabupaten atau kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa
Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan," terang Setiawan dalam siaran pers kemarin
(Selasa, 30/11/2021).
Setiawan mengklaim beberapa dasar hukum soal pengupahan itu menjadi dasar diterbitkannya
keputusan gubernur.
413
