Page 415 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 415

Setiawan menyampaikan sistematika perhitungan upah dikeluarkannya UMK mengacu kepada
              peraturan  pemerintah.  Pemerintah  daerah  mengaku  tidak  diberikan  ruang  terhadap  diskresi
              daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

              "Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
              di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan
              UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari
              terkait dengan perhitungan UMK ini," tutur Setiawan.

              Setiawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini. Selain
              itu, Setiawan menyebutkan gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan
              rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh bupati dan wali kota.

              "Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati atau wali kota yang saat ini
              sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," tukas
              Setiawan.
              Setiawan berharap untuk rekomendasi kenaikan upah mendatang, pemerintah pusat agar dapat
              melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini. Alasannya
              kondisi ekonomi dan dinamika antar daerah satu sangat bervariasi.

              "Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan
              datang bisa terlibat lebih jauh," sebut Setiawan. (Arie Nugraha) Berikut daftar UMK Jabar 2022
              : 1. Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 2. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 3. Kabupaten Bekasi
              Rp 4.791.843,90 4. Kota Depok Rp 4.377.231,93 5. Kota Bogor Rp 4.330.249,57 6. Kabupaten
              Bogor  Rp  4.217.206,00  7.  Kabupaten  Purwakarta  Rp  4.173.568,61  8.  Kota  Bandung  Rp
              3.774.860,78 9. Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 10. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28
              11.  Kabupaten  Sumedang  Rp  3.241.929,67  12.  Kabupaten  Bandung  Rp  3.241.929,67  13.
              Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 14. Kabupaten Subang Rp 3.064.218,08 15. Kabupaten
              Cianjur  Rp  2.699.814,40  16.  Kota  Sukabumi  Rp  2.562.434,01  17.  Kabupaten  Indramayu  Rp
              2.391.567,15  18.  Kota  Tasikmalaya  Rp  2.363.389,67  19.  Kabupaten  Tasikmalaya  Rp
              2.326.772,46 20. Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21. Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 22.
              Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04 23. Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24. Kabupaten
              Kuningan Rp 1.908.102,17 25. Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 26. Kabupaten Pangandaran
              Rp 1.884.364,08 27. Kabupaten Banjar Rp 1.852.099,52.




























                                                           414
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420