Page 674 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Diketahui, besaran UMK 2021 Kabupaten Bandung kini senilai Rp 3.241.929. Jika rekomendasi
Pemkab Bandung disetujui oleh Pemprov Jabar, maka UMK Kabupaten Bandung menjadi
Rp3.566.121, atau naik sebesar Rp 324.192. Namun Gubernur hanya menyetujui UMK 2022
Kabupaten Bandung tetap di angka Rp 3.241.929,67.

Kondisi sama terjadi di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Oded M Danial sebelumnya
mengusulkan UMK Kota Bandung 2022 naik sebesar Rp117.000. Dengan adanya tambahan
nominal ini, besaran UMK Kota Bandung tahun 2022 naik jadi Rp3.859.838,72. Besaran UMK
Kota Bandung terbaru 2022 naik dibanding 2021 sebesar Rp3.742.276,48. Namun ternyata
besaran UMK Kota Bandung 2022 yang ditetapkan Gubernur Jabar hanya sebesar 3.774.860,78
atau hanya naik 32.584,3.

Dari 27 daerah di Jabar tersebut, sebanyak 9 kabupaten yan tidak mengalami kenaikan UMK
pada 2022 ini. Ke-9 daerah tersebut, yakni Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi,
Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, dan Kabupaten Subang. Dalam daftar UMK
Jabar 2022 ini, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi, dengan sebesar
Rp4.816.921,17. Sedangkan UMK terendah adalah Kota Banjar sebesar Rp1.852.099,52.
Berikut ini daftar UMK di Jabar tahun 2022: Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan
Wangsaatmadja mengungkapkan, penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan,
yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021
tentang Pengupahan, serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan, kemudian rekomendasi
besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati/wali kota seluruh Jabar,
juga berita acara Dewan Pengupahan.

“Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,”
ucap Setiawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (30/11/2021) malam.

Menurut Setiawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini,
karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK didasarkan PP dan tidak
diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

“Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan
UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari
terkait dengan perhitungan UMK ini,” tuturnya.

Setiawan menegaskan, tugas gubernur hanya menetapkan UMK, dan gubernur tidak dapat
merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh
bupati/wali kota.

“Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut,” ujar Setiawan.

Sekda mengharapkan ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar
dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya dalam penghitungan UMK.

“Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, buruh mengancam akan menggelar aksi mogok jika tuntutan mereka
yakni UMK 2021 naik 10 persen tak disetujui Gubernur Ridwan Kamil.

673