Page 673 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten
(UMK) di Jabar, Selasa (30/11/2021) malam. Penetapan UMK tersebut dituangkan dalam
Keputusan Gubernur Jabar No 561/ Kep.732-Kesra/2021 tertanggal 30 November 2021 tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Penetapan UMK di
Jabar tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
yang merupakan aturan turunan dari UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bertentangan dengan UUD atau inkonstitusional.
Dengan berdasar pada PP 36/2021, rekomendasi dari bupati/wali kota tentang besaran UMK di
daerahnya masing-masing tidak menjadi patokan utama seperti penetapan UMK pada tahun-
tahun sebelumnya, saat masih berpatokan pada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Karenanya, dari UMK 27 kabupaten/kota di Jabar yang tertera dalam keputusan gubernur
tersebut, tak ada yang kenaikannya sesuai dengan keinginan buruh.

UMK 2022 9 KABUPATEN DI JABAR TIDAK NAIK, INI DAFTAR LENGKAPNYA

JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jabar, Selasa (30/11/2021) malam.
Penetapan UMK tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jabar No 561/ Kep.732-
Kesra/2021 tertanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Penetapan UMK di Jabar tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021
tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang sebelumnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bertentangan dengan UUD atau
inkonstitusional.
Dengan berdasar pada PP 36/2021, rekomendasi dari bupati/wali kota tentang besaran UMK di
daerahnya masing-masing tidak menjadi patokan utama seperti penetapan UMK pada tahun-
tahun sebelumnya, saat masih berpatokan pada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Karenanya, dari UMK 27 kabupaten/kota di Jabar yang tertera dalam keputusan gubernur
tersebut, tak ada yang kenaikannya sesuai dengan keinginan buruh.

Kota Cimahi misalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana memberikan kabar
yang cukup menggembirakan bagi para buruh di Kota Cimahi. Sebab, ia merekomendasikan
besaran Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2022 sebesar 8,5 persen.

"Rekomendasikan UMK 2022 naik sebesar 8,5 persen atau sekitar Rp200 ribu dari UMK tahun
ini," terang Ngatiyana saat ditemui di Cimahi Utara, Jumat (26/11/2021).

UMK tahun 2021 di Kota Cimahi sendiri sebesar Rp 3.241.919. Jika dikalkulasikan, kenaikan 8,5
persen nominalnya Rp 275.563,115 sehingga nilai rekomendasi UMK tahun 2022 di Kota Cimahi
menjadi Rp 3.517.492,955. Namun dalam keputusan itu, UMK 2021 Kota Cimahi hanya naik
sangat tipis menjadi Rp 3.272.668,50.

Selain Cimahi, Kabupaten Bandung juga menyampaikan rekomendasi UMK 2022 mereka naik 10
persen dari tahun sebelumnya. Bupati Bandung, Dadang Supriatna sendiri dalam unggahan akun
instagramnya @kang.dadangsupriatna telah menyampaikan hal serupa. Ia sudah
menandatangani rekomendasi kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 10 persen.

672