Page 672 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 672
Judul UMK 2022 9 Kabupaten di Jabar tidak Naik, Ini Daftar Lengkapnya
Nama Media juaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://juaranews.com/berita/45960/01/12/2021/umk-2022-9-
kabupaten-di-jabar-tidak-naik-ini-daftar-lengkapnya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-01 13:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Ngatiyana (Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi) Rekomendasikan UMK 2022 naik
sebesar 8,5 persen atau sekitar Rp200 ribu dari UMK tahun ini
positive - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Tentu saja bahwa hal ini
menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan
neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa
pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun
ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap
berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini
negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Oleh karena itu, surat
rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai
dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut
negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Karena kita tahu kondisi
ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh karena
itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang bisa
terlibat lebih jauh
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tuntutan kawan-kawan buruh Jabar adalah kenaikan upah
tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau pemerintah tidak mau mendengarkan tentu semuanya
persiapan untuk melumpuhkan sentra-sentra industri di Jabar
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Karena keputusan Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas,
inkonstitusional bersyarat dan, kedua, cacat formil
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian, merujuk keputusan itu, harus
ditangguhkan dan (penentuan upah) harus mengikuti UU Nomor 13 (tahun 2003) atau PP Nomor
78 tahun 2015
671
