Page 675 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 675
"Tuntutan kawan-kawan buruh Jabar adalah kenaikan upah tidak menggunakan PP Nomor 36
tahun 2021," ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di depan
Gedung Sate, Selasa (30/11/2021).
"Kalau pemerintah tidak mau mendengarkan tentu semuanya persiapan untuk melumpuhkan
sentra-sentra industri di Jabar," lanjutnya.
Said Iqbal menegaskan, Pemprov Jabar tidak dapat memakai PP No 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan itu karena telah dinyatakan inkonstitusional dan cacat formil oleh Mahkamah
Konstitusi (MK).
"Karena keputusan Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas, inkonstitusional bersyarat dan, kedua,
cacat formil," jelasnya.
Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 menyatakan bahwa setiap tindakan atau kebijakan
yang bersifat strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan. Dalam hal ini, sambung Said
Iqbal, sudah jelas bahwa upah minimum adalah kebijakan strategis.
"Dengan demikian, merujuk keputusan itu, harus ditangguhkan dan (penentuan upah) harus
mengikuti UU Nomor 13 (tahun 2003) atau PP Nomor 78 tahun 2015," jelasnya.
(*) jn
674
