Page 677 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 677
GUBERNUR JABAR SAHKAN UMK 2022, KOTA BEKASI TERTINGGI DAN BANJAR
TERENDAH
Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai upah minimum
kabupaten/kota ( UMK ) di 27 wilayah di Jabar, Selasa (30/11/2021). Hal itu dituangkan dalam
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November
2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja melalui keterangan tertulis menyebutkan,
penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan. Di antaranya, Undang-Undang 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27
bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat. Serta berita acara dewan pengupahan.
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga keputusan gubernur dikeluarkan,"
ucap Setiawan.
Setiawan menjelaskan, Gubernur Jabar turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini. Karena
rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada peraturan
pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait
dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini," ungkapnya.
Setiawan mengatakan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," katanya.
Menurut Setiawan, untuk ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah pusat
agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," ujarnya.
1. Kota Bekasi Rp4.816.921,17 2. Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00 3. Kabupaten Bekasi
Rp4.791.843,90 4. Kota Depok Rp4.377.231,93 5. Kota Bogor Rp4.330.249,57 6. Kabupaten
Bogor Rp4.217.206,00 7. Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568,61 8. Kota Bandung
Rp3.774.860,78 9. Kota Cimahi Rp3.272.668,50 10. Kabupaten Bandung Barat Rp3.248.283,28
11. Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67 12. Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67 13.
Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72 14. Kabupaten Subang Rp3.064.218,08 15. Kabupaten
Cianjur Rp2.699.814,40 16. Kota Sukabumi Rp2.562.434,01 17. Kabupaten Indramayu
Rp2.391.567,15 18. Kota Tasikmalaya Rp2.363.389,67 19. Kabupaten Tasikmalaya
Rp2.326.772,46 20. Kota Cirebon Rp2.304.943,51 21. Kabupaten Cirebon Rp2.279.982,77 22.
Kabupaten Majalengka Rp2.027.619,04 23. Kabupaten Garut Rp1.975.220,92 24. Kabupaten
Kuningan Rp1.908.102,17 25. Kabupaten Ciamis Rp1.897.867,14 26. Kabupaten Pangandaran
Rp1.884.364,08 27. Kota Banjar Rp1.852.099,52.
676
