Page 390 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Hanya saja ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta program ini. Antara
lain, harus berumur di atas 18 tahun, tidak sedang berstatus siswa atau mahasiswa, bukan ASN
serta anggota TNI/Polri.

"Sejauh memenuhi syarat, bisa mendaftar," kata Edy saat dihubungi Gatra, Selasa lalu.
Inklusivitas dalam program Kartu Prakerja, diakui Edy, justru yang menuai risiko adanya
sekelompok joki yang menyusup. Edy tak menampik adanya joki dalam program "original" yang
diinisiasi Presiden Joko Widodo ini. Ia menyebut joki merupakan praktik kriminal, seperti
penipuan. Ia berharap praktik perjokian itu ditangani serius oleh pihak berwenang dan penegak
hukum.

"Ada komplain, laporan, call center. Laporan [joki] itu masuk, ada indikasi pakai ID orang lain,
baik secara sukarela atau dibayar. Ini sedang ditangani. Kami tidak punya jumlah datanya, tapi
yakin tidak banyak," aku Edy. Joki ditengarai memanfaatkan keadaan proses pelatihan tanpa
tatap muka.

Edy mengatakan, Prakerja memang sejak awal didesain secara digital. Dalam bayangan awalnya,
digitalisasi itu soal mekanisme pendaftaran, seleksi, biaya pelatihan, hingga pembayaran.
Pelatihan akan dilakukan secara luring dan daring.

Namun, wabah Covid-19 memutarbalikkan rencana itu. Bagai buah simalakama, Edy
menggambarkan pelatihan tatap muka juga bisa berpotensi adanya penyalahgunaan
kewenangan hingga menjadi sumber korupsi. Misalnya, ada kongkalikong antara penyedia
layanan pelatihan dan peserta dengan mengutamakan keuntungan dengan menyembunyikan
pelatihan. Peserta dapat intensif, lembaga pun dapat biaya pelatihan. Kendati begitu, ia
memastikan seiring waktu berjalan, permasalahan joki selalu diperbaiki.

Edy, yang juga sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev
PEN) KSP, memberikan contoh sesi pelatihan yang mengutamakan interaksi dengan peserta.
Kata dia, peserta pelatihan tak bisa sekadar memutar video dan meninggalkan pelatihan itu. Di
tengah pelatihan, para pemateri pasti akan mengajak peserta berdiskusi. Ini untuk memastikan
bahwa peserta memang benar mengikuti program itu.

Selain itu, Edy mengklaim beberapa akun yang ditengarai memakai joki pun kontan dibekukan.
Jangankan sudah ketahuan, kata Edy, bahkan baru dicurigai saja, akun sudah bisa dibekukan.
Peserta pasti akan diminta verifikasi. "PMO punya mekanisme untuk mencurigai orang, bahwa
NIK-nya dipakai orang lain," dia menerangkan. Ia memastikan sistem itu bakal dievaluasi.

Menurut Edy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengkhawatirkan adanya kerugian
negara dari tindakan joki ini. Namun setelahnya, Edy menyebut KPK sudah clear terhadap
masalah tersebut. "Bahkan mereka bilang Kartu Prakerja jadi role model untuk pelayanan," kata
dia.

Soal manfaat yang diterima peserta, Edy menceritakan bahwa insentif saat ini, Rp2,4 juta,
memang naik dibandingkan dengan yang direncanakan sebelumnya. Awalnya insentif yang akan
dikucurkan begitu kecil, sebab pemerintah tak ingin masyarakat yang ikut pelatihan fokus pada
insentif, bukan pelatihannya.

Ketika pandemi datang, kata dia, semua program pemerintah diarahkan menanggulangi pandemi
dan dampaknya. "Oleh karena itu, ada beberapa pilihan, apakah Prakerja dihentikan sebelum
sempat diluncurkan, atau berjalan sesuai dengan skenario awal yang insentifnya kecil sekali,
atau dimodifikasi," dia menerangkan.

Singkat cerita, pilihan jatuh pada memodifikasi Prakerja dengan semi-bantuan sosial (bansos).
Edy menegaskan bahwa insentif yang diberikan itu ada komponen dari dana bansos. Memang

389