Page 392 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

"Di Komisi IX sudah melakukan pengawasan secara maksimal bagi Kemnaker. Meski tidak
bertanggung jawab langsung, tapi Kemnaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemnaker
sampai Depnaker di daerah memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik,"
katanya.

Bahkan, pihaknya sudah meminta dilakukan penghentian sementara Program Kartu Prakerja
agar bisa dievaluasi menyeluruh. "Memang benar kemarin sempat dihentikan sementara tapi
saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya, ada yang bermasalah dari
tata kelola program secara keseluruhan," cetusnya.

***

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan program
Kartu Prakerja, selain tidak tepat sasaran, juga bermasalah mengenai sistemnya yang banyak
kelemahan.

Ada banyak orang yang memanfaatkan program tersebut melalui jasa joki. Di tengah persoalan
itu, pengawasannya juga relatif lemah, ada perbaikan namun belum signifikan dan masih perlu
banyak penyempurnaan.

"Karena sistemnya online sehingga antara instruktur pengajar dan yang diajarnya itu tidak ada
komunikasi langsung tatap muka, membuat munculnya joki-joki menjadi banyak karena sulit
pengawasannya," katanya.

Trubus menegaskan, sistem harus terus disempurnakan agar meminimalkan terjadinya
penyimpangan. Termasuk perlu ada law enforcement atau penegakan hukum.

Apabila seseorang yang terdaftar menggunakan NIK orang lain dan melakukan kecurangan perlu
diblacklist dari penerima manfaat Kartu Prakerja. Para joki juga harus ditindak tegas. Sementara
itu, Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menilai keberadaan joki program prakerja bukanlah barang
baru.

Praktik tersebut sudah muncul sejak gelombang pertama. Bagi Bhima, jika sampai saat ini masih
terjadi lagi praktik joki di lapangan berarti memang belum ada perbaikan signifikan soal
pengawasannya.

"Karena kalau dia hanya ingin melihat video pelatihan, kemudian selesai sampai videonya selesai
dan tidak ada follow up nya, maka ini akan gampang dimanfaatkan oleh joki-joki itu yang
memanfaatkan insentif dari kartu pra kerja," ujarnya.

Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja menjelaskan secara tertulis pada Gatra bahwa sistem
daring yang digunakan dalam rekrutmen penerima manfaat program Prakerja memang
membuka peluang joki. Terlebih, joki ini sering digunakan oleh masyarakat yang gagap teknologi
untuk menerima bantuan.

"Malahan, Kemnaker sendiri menyediakan "joki" resmi melalui dinasdinas ketenagakerjaan di
daerah. Fungsinya untuk mendampingi seseorang yang kesulitan mengakses program Kartu
Prakerja. Namun, joki resmi dari pemerintah ini sama sekali tidak memungut biaya," katanya.

Namun Kemnaker mayakini praktik penyimpangan tersebut ditengarai tidak besar. Berdasarkan
hasil Survei Evaluasi I 2020 dan 2021 oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang
telah diisi oleh 7.036.726 penerima manfaat, terbukti banyak mengikuti pelatihan di Prakerja dan
dapat meningkatkan pengetahuan peserta, yang diindikasikan dengan nilai pre-test versus post-
test peserta pelatihan prakerja.

391