Page 391 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

akhirnya tidak bisa dihindari bahwa akan ada orang yang pakai Kartu Prakerja untuk dapat
insentif.
"Dan itu bukan sesuatu yang keliru. Pertama, dari sisi peraturan tidak ada yang dilanggar. Kedua,
memang Kartu Prakerja di masa pandemi telah dimodifikasi untuk semi-bansos. Enggak masalah
dong, orang mau ikut untuk dapat insentif," dia mengungkapkan.

Saat ditanya tentang dugaan bahwa program ini menjadi tak tepat sasaran jika peserta
mengincar insentif semata, Edy membantahnya dengan dalih adanya komponen dana bansos
itu. Edy justru fokus agar pelatihan ini tetap berjalan efektif. Ia meminjam data survei BPS yang
menunjukkan bahwa 85% penerima Kartu Prakerja menyatakan pelatihannya bermanfaat.

Sayangnya, ia tak merincikan temuan tersebut. Selain itu, ia mengklaim hasil evaluasi lembaga
eksternal, seperti Cyrus Network, CSIS, dan lainnya juga menyebut pelatihannya bermanfaat.

Di samping evaluasi terhadap Prakerja, Edy mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun
rencana pelatihan secara luring atau langsung. Menurutnya, tahun depan rencana ini sudah bisa
dieksekusi dengan catatan angka kasus positif Covid-19 lebih terkendali dari saat ini.

Nantinya, pelatihan offline itu akan memberikan insentif yang kecil untuk para peserta. Memang
pemerintah belum memutuskan besaran angkanya, tapi Edy menggambarkan rencananya tidak
sampai Rp500.000 per peserta. Harapannya, peserta fokus untuk mendapatkan keterampilan.

"Prakerja akan kembali ke skema normal, jadi urgensi untuk memberikan bansos melalui Prakerja
tidak ada lagi. Komponen bansos dihapus," dia menegaskan.

Gatra mencoba mengonfirmasi pihak Kemenko Perekonomian, baik melalui juru bicara ataupun
Sekretaris Kemenko, namun tak mendapat respons. Lalu, dari pihak PMO Kartu Prakerja pun
enggan memberikan tanggapan terkait adanya joki Prakerja.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan, munculnya joki Kartu Prakerja
sudah merugikan masyarakat penerima Kartu Prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.
Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK
maupun para pencari kerja.

Untuk itu, ia menyerukan evaluasi secara total dari program Kartu Prakerja ini. Sebab, program
tersebut sudah dianggarkan lewat uang rakyat namun tidak tersalurkan dengan baik karena ada
dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki.
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut
tuntas termasuk jika ada jaringannya," katanya kepada Gatra melalui pesan WhatsApp.
Munculnya kasus joki Kartu Prakerja, menurut Mufida, menambah sederet persoalan program ini
sejak diluncurkan.
Padahal, secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja ini baik untuk menolong korban PHK
dan para pencari kerja saat masa pandemi. Namun sayang, tata kelola yang buruk, dan tidak
transparan membuat program ini menjadi bermasalah.

"Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan
baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai
dengan baik dan maksimal," ia membeberkan.

Ditambah, penanggung jawab program Kartu Prakerja bukan di Kementerian Ketenagakerjaan,
hal ini menyebabkan pengawasan oleh Komisi IX DPR RI tidak bisa berjalan maksimal. Tidak ada
komisi di DPR yang secara khusus menjadi mitra PMO Kartu Prakerja yang ditunjuk Pemerintah.

390