Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 155
Dalam aksi itu, buruh menuntut Edy memenuhi permohonan mereka. Para buruh menyinggung
bahwa mereka sudah turut memilih dan menggolkan Edy menjadi Gubernur Sumut dalam Pilkada
beberapa waktu lalu. Karena itu harusnya Edy memperhatikan nasib kaum buruh dengan kembali
merevisi UMP.
"Kami kemarin kan milih bapak, tolong lah pak. Kalau upah dinaikkan pertumbuhan ekonomi
semakin naik, karena yang paling banyak belanja itu buruh. Sekarang kenaikan upah itu bukan
karena covid, tapi karena aturan," teriak Anggiat.
Aksi ini diikuti oleh ratusan buruh hingga membuat ruas Jalan Diponegoro tidak dapat dilalui.
Pihak kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke sejumlah ruas jalan lain di seputar lokasi.
Diketahui, Edy menetapkan UMP Sumut hanya naik 0,93 persen di 2022. Dengan ketetapan itu,
maka UMP Sumut naik dari Rp2.499.423 menjadi Rp2.552.609,94.
Padahal pada tahun ini, UMP tidak naik. Saat itu Edy Rahmayadi beralasan tak menaikkan UMP
di 2021 karena masih pandemi covid-19.
Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut, Baharuddin Siagian mengatakan
penetapan UMP Sumut sudah melalui mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
"Peraturan itu semua kita ikuti. Tapi memang tuntutan rekan rekan kita ini bagaimana UMK dan
UMP juga harus dilakukan penghitungan ulang sesuai dengan PP Nomor 78. Namanya aspirasi,
siapa yang menyampaikan, nanti kita sampaikan ke Gubernur. Jangan ditanya saya soal ada
kemungkinan (direvisi). Kalau saya, ya mungkin lah. Kalau saya bilang gak mungkin, marah nanti
buruh ini," bebernya.
Sumber: cnnindonesia.com.
154
