Page 251 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 251
Mengenai hal ini, Amsakar berharap seharusnya penyampaian pendapat di area publik ini tidak
memberikan dampak terhadap pelayanan dan kepentingan di masyarakat. Seperti misalnya
membuat kemacetan dan merusak fasilitas umum.
"Seperti tadi pagi saya saksikan di media lokal kita yang sifatnya live, semua tema live tentang
kemacetan," ujar Amsakar.
Amsakar juga menyampaikan aksi yang diikuti ribuan buruh di Batam pada hari ini, seharusnya
dapat disampaikan langsung ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sebagai pengambil keputusan
mengenai Upah Minimum Kota atau UMK Batam 2022.
Walau dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga menuturkan kebijakan yang sudah disetujui
pada saat ini, telah mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan pihak pengusaha,
pemerintah, dan pihak pekerja.
"Saya selalu mengatakan substansi dalam menerapkan upah ini mempertimbangkan 2 aspek.
Yakni pekerja dan pengusaha. Apalagi sekarang regulasi sudah menjamin parameter
menetapkan UMK memang sudah terdefinisi secara baik," paparnya.
Sementara itu, massa buruh di Batam menggelar aksi besar-besaran dalam rangka memprotes
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota atau UMK 2022 di wilayah tersebut,
Senin (6/12/2021).
Pantauan di lokasi kemacetan panjang kendaraan terjadi jauh sebelum titik kumpul massa aksi
di kawasan Stadion Temenggung Abdul Jamal.
Bahkan buruh juga terlihat melakukan aksi orasi yang menyebabkan lalu lintas terhenti.
Dalam orasinya, buruh meminta agar Gubernur Kepulauan Riau mencabut kasasi di Mahkamah
Agung tentang UMP Kepri dan UMK Batam 2022.
Selain itu, buruh juga meminta Gubernur merevisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK
Batam 2022, diketahui, UMK 2022 Batam sebesar Rp 4.186.359.
Kontributor: Partahi Fernando W. Sirait
250
