Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 50
Saat ini, para pelaku usaha alih daya masih dalam tahap pemulihan usai terhantam oleh dampak
negatif pandemi Covid-19. Industri alih daya juga dalam proses mengimplementasikan regulasi
terbaru ketenagakerjaan, terutama UU Cipta Kerja.
Mira menilai, belum semua pelaku usaha dapat beradaptasi secara cepat, sehingga banyak
pengusaha alih daya belum dapat mengikuti amanat UU Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya, seperti kewajiban pembayaran kompensasi, perlindungan jaminan sosial
buruh/pekerja, dan lain sebagainya.
"Saat ini ketika berbicara mengenai antisipasi kenaikan upah, sebagian perusahaan alih daya
justru banyak yang menurunkan," ujar dia.
Dengan demikian, banyak perusahaan alih daya yang kemudian beralih menggunakan teknologi
untuk operasional bisnis. Hal ini dapat mengefisiensikan biaya operasi, membantu memberikan
nilai tambah yang lebih tinggi, serta harga jasa alih daya yang lebih murah tanpa memotong
hak-hak pekerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja
menyatakan, perihal kenaikan upah minimum sebenarnya sudah diatur mekanismenya dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pada dasarnya pelaku usaha pusat perbelanjaan akan tetap mengutamakan pekerjaan-pekerjaan
yang bersifat keselamatan, keamanan, dan kesehatan para pekerja, serta menunda sementara
waktu pekerjaan-pekerjaan dengan kategori lainnya. "Saat ini hal yang utama dilakukan oleh
pusat perbelanjaan adalah melakukan efisiensi," imbuhnya, Senin (1/11).
Ia pun menilai, masing-masing pusat perbelanjaan memiliki strategi yang berbeda-beda dalam
melakukan efisiensi agar bisa bertahan di masa pandemi Covid-19, termasuk strategi terkait
kesejahteraan pekerja.
49
