Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 126
(UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya berdasarkan upah
minimum provinsi (UMP).
"Ada yang bilang UMP, ada tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh buruh, kecuali
untuk DKI Jakarta dan Yogayakarta. Di luar itu, UMP biasanya tidak digunakan.
Kalau dipaksakan jadi turun," tutur Said.
Ia mencontohkan saat ini upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,4 juta
dan Karawang Rp4,5 juta. Namun, jika mengacu pada UMP Jawa Barat yang hanya
Rp1,8 juta, artinya akan ada potensi pengurangan penghasilan bagi buruh usai
Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.
Selain itu, pemerintah juga mengubah formula perhitungan upah minimum dengan
menghapus indikator inflasi. Penentuan upah minimum selanjutnya hanya
berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
Perubahan itu dikhawatirkan membuat pendapatan yang diterima buruh semakin
kecil per bulannya. Dengan kata lain, kesejahteraan mereka juga akan berkurang.
Merespons hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengingatkan
buruh bahwa draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja belum final. Pemerintah masih
membuka ruang diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat
pekerja.
"Jangan takut ini bukan draf akhir, bukan. Ini baru rancangan. Saya memohon
kepada teman-teman ayo ruang diskusi sudah dibuka, ada tim," pungkas Ida.
(aud/age).
Page 125 of 126.
