Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 122

Title          RUU CIPTAKER HAPUS HAK DASAR PEKERJA, CUTI HAID POTONG GAJI
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      05 Maret 2020
                              https://www.gatra.com/detail/news/471330/hukum/ruu-ciptaker-hapus-hak- dasar-
               Page/URL
                              pekerja-cuti-haid-potong-gaji
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative






               Jakarta, Sekretaris Jenderal Setikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
               Demokrasi (SINDIKASI), Ikhsan Raharjo mengatakan, RUU Cipta Kerja hilangkan
               hak-hak dasar pekerja.

               "Salah satu contoh, misalnya Pasal 27 ayat 2 RUU Cipta Kerja, ini akan menambah
               durasi kerja jadi maksimal 12 jam dalam setiap harinya. Karena dalam pasal itu
               menambah batasan lembur menjadi 4 jam," katanya di Jakarta, Kamis (5/3).

               Selain itu, dalam Pasal 79 ayat 2 butir b, terjadi pengurangan jaminan istirahat
               pekerja. Semula, negara menjamin adanya waktu istirahat selama dua hari dalam
               satu pekan bagi pekerja. Nantinya, dalam RUU Cipta Kerja ini, waktu istirahat yang
               diberikan hanya satu hari dalam satu pekan.

               "Jadi ini ironis karena undang-undang tentang kerja pertama Republik pada tahun
               1948, di situ secara jelas membatasi jam kerja pekerja yaitu tujuh jam sehari. Itu
               tahun 1948, tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Tapi yang terjadi hari ini kok
               malah mundur terkait kondisi kerja ini," ucapnya.

               Terlebih, RUU Cipta Kerja ini akan berdampak besar pada hak-hak dasar pekerja
               wanita. Dalam Pasal 93 RUU Cipta Kerja, jaminan perlindungan cuti haid, melahirkan
               dan keguguran, yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan, malah diubah.

               "Di RUU Cipta Kerja, yang terjadi adalah tidak dibayarkan upahnya. Artinya bisa saja
               pekerja perempuan yang mengambil cuti haid, melahirkan, keguguran, tidak diberi
               upah karena konsekuensi dari RUU ini," jelasnya.

               Ironisnya, para pekerja wanita saat ini sedang memperjuangkan penambahan waktu
               cuti melahirkan. Alih-alih diakomodir, pemerintah malah menghilangkan hak cuti
               bagi pekerja wanita lewat RUU Cipta Kerja.

               "Apakah ini ongkos yang harus ditanggung oleh pekerja supaya ada jutaan lapangan
               pekerjaan baru, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya? Akal sehat saya gak
               nyampe, apa urusannya cuti haid pekerja perempuan dengan pertumbuhan ekonomi
               kita? Apakah itu terlalu berlebihan untuk pekerja perempuan mengambil cuti haid
               sampai harus dipotong gajinya? Kejam itu," tegasnya.





                                                      Page 121 of 126.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127